JawaPos Radar | Iklan Jitu

OTT Bupati Pakpak Bharat, Roda Pemerintah Diklaim Normal

21 November 2018, 15:25:59 WIB | Editor: Budi Warsito
OTT Bupati Pakpak Bharat, Roda Pemerintah Diklaim Normal
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat digiring ke kantor KPK. (Fredrik/Jawa pos.com)
Share this

JawaPos.com - Pascapenangkapan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu oleh KPK, pemerintahan di Kabupatam Pakpak Bharat diklaim sudah normal kembali. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabuoaten Pakpak Bharat, Sahat Banurea. 

Saat ini, tugas harian pemerintahan dijalankan oleh Sekda. Sahat mengungkapkan, dia ditunjuk Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi untuk menjalankan tugas. 

"Kami sudah melaksanakan tugas seperti biasa sejak hari Senin, dan selanjutnya akan terus seperti itu. Kami akan tetap pertahanankan disiplin. Sehingga tugas-tugas kami dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Sahat, Rabu (21/11). 

Sahat menjelaskan, untuk tugas-tugas yang sifatnya strategis, seperti penyusunan RAPBD, masih harus konsultasi dengan Pemprov Sumut. 

"Kita menunggu arahan dari Bapak Gubernur atau pemerintah provinsi, apa yang harus kita laksanakan terkait hal itu," jelas Sahat.

Dia juga mengimbau, agar seluruh ASN di jajaran pemerintahan Pakpak Bharat agar tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pelayanan kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan. 

"Kita tetap monitor supaya tugas-tugas kita, tugas pelayanan kepada masyarakat, dapat berlangsung dengan baik," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga tersangka termasuk Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda. Penahanan berkaitan dengan dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, ketiga tersangka ditahan di rutan berbeda selama 20 hari ke depan.

"David ditahan di Rutan Guntur, Remigo di Rutan KPK Kavling C1 dan Hendriko di Rutan Cabang KPK di K4," ucapnya pada awak media, Senin (19/11).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyesalkan terjadinya OTT kepala daerah yang berulang. Apalagi, konstruksi perkara yang menjadi motif dugaan korupsi hampir sama dengan kasus-kasus kepala daerah sebelumnya. "KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang," katanya.

Pemerintah terus berupaya menguatkan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk meminimalkan OTT KPK di daerah. Dua pekan lalu pemerintah berjanji menyelesaikan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah bulan depan.

Revisi itu menjadi landasan reformasi pengangkatan, pengisian, dan pencopotan APIP. Janji tersebut disepakati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pertemuan di kantor KPK.

OTT yang terus terjadi dinilai sebagai imbas belum maksimalnya fungsi dan wewenang APIP di daerah. Lemahnya fungsi itu, salah satunya, disebabkan sistem pengangkatan pejabat inspektorat yang masih di bawah bayang-bayang kepala daerah. Akibatnya, inspektorat yang merupakan bagian dari APIP cenderung lembek mengevaluasi kepala daerah. 

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up