JawaPos Radar

ERP Diberlakukan, BPTJ Bilang Bukan Untuk Membangun Jakarta

21/10/2018, 01:55 WIB | Editor: Bintang Pradewo
ERP Diberlakukan, BPTJ Bilang Bukan Untuk Membangun Jakarta
ERP (Issak Ramdhani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Batas waktu sistem ganjil genap yang berakhir pada akhir Desember mendatang, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan kebijakan baru untuk mengatur arus lalu lintas di ibu kota agar tetap terkendali.

Salah satunya Electronic Road Pricing (ERP) atau Sistem Jalan Berbayar yang mulai akan diberlakukan pada awal 2019 mendatang. Kebijakan itu dianggap sebagai pengganti sistem ganjil genap yang diberlakukan saat ini.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan sistem ERP tersebut diberlakukan bertujuan untuk membatasi kendaraan pribadi roda empat yang masuk di jalur arteri maupun jalan tol di ibu kota.

Dengan begitu, pengendara mobil pribadi akan berpikir dua kali bila ingin masuk ke jalur nasional yang terbilang rawan menimbulkan kemacetan.

"Pengendara kena charge karena mobilnya membuat kemacetan. Dia (pengendara) masuk, bikin macet, makanya kena bayar. Space jalan kan dipakai dia," terang Bambang saat dikonfirmasi, Sabtu (20/10).

Dia menambahkan, pengguna jalan dari luar kota saat melintas di jalur yang diberlakukan ERP pun bakal terkena tarif. Menurutnya, siapa pun yang melintas jalur ERP, artinya menyumbang dampak kemacetan.

Sehingga, kata Bambang, jangan disalahartikan bahwa beban tarif ERP itu untuk pajak negara atau Pemprov DKI. Akan tetapi, pengguna jalan tersebut memakai space jalan nasional yang rawan kemacetan.

"Jadi jangan salah dipahami. Jangan salah miss interpretasi. Jadi, jangan disangka bahwa mereka membayar itu untuk membangun Jakarta. Bukan, bukan itu. Karena dia masuk Jakarta di jalan Sudirman Thamrin, pakai jalur Nasional. Artinya, jalan dipakai sama dia. Jadi mereka dikenakan tarif," terangnya.

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up