JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPU Siap Hadapi OSO

21 September 2018, 14:37:19 WIB | Editor: Erna Martiyanti
KPU Siap Hadapi OSO
Ilustrasi KPU. (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mempersilakan Oesman Sapta Odang (OSO) melayangkan gugatan terhadap keputusan institusinya. Yakni soal nama Ketua Umum Partai Hanura itu dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT).

"Jadi gini kalau tidak ada yang tidak sepakat dan tidak sepaham dengan keputusan KPU silahkan ditempuh jalur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Jangan melakukan sesuatu di luar undang-undang," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (21/9).

Namun yang pasti dia menegaskan bahwa KPU selalu bertanggung jawab terhadap keputusan atau kebijakan yang telah diambil.

Komisioner KPU Ilham Saputra menambahkan, KPU pastinya siap menghadapi OSO jika memang dia melayangkan gugatan. "Kami siap hadapi. Sebab kami yakin apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang,"tegasnya.

Sementara itu dia menerangkan, OSO memiliki waktu selama tiga hari untuk mengajukan gugatan keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tiga hari dimulai sejak adanya penetapan DCT.

Lalu berlanjut pada Senin dan Selasa pekan depan. "Rabu baru Bawaslu akan mengumpulkan dan memberikan ke KPU siapa saja yang mengajukan ajudikasi dan kami tinggal menunggu undangan dari Bawaslu," terangnya.

Soal apakah masih ada kesempatan OSO menjadi calon legislatif, kata Ilham tergantung hasil dari sidang di Bawaslu nanti. "Ya tergantung hasil sengketanya," kata dia.

Sekadar informasi, keputusan KPU yang mencoret OSO dari DCT berdasar putusan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus parpol.

"Mahkamah perlu menegaskan bahwa sepanjang berkenaan dengan pencalonan anggota DPD, jika dalam Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara calon dimaksud," demikian bunyi keterangan MK.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up