JawaPos Radar

KPK Cekal Bupati Bengkalis Ke Luar Negeri

21/09/2018, 19:25 WIB | Editor: Budi Warsito
KPK Cekal Bupati Bengkalis Ke Luar Negeri
Ilustrasi KPK (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, untuk berpergian ke luar negeri. Pencekalan itu pun berlaku hingga enam bulan kedepan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya pun telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas pencekalan Amril tersebut.

"Suratnya tertanggal 13 September 2018 untuk pelarangan ke luar negeri terhadap saksi Amril Mukminin, Bupati Bengkalis selama enam bulan ke depan. Ini merupakan tindak lanjut kasus Bengkalis dalam penyidikan dengan tersangka MNS (Muhammad Nasir)," kata Febri, Jumat (21/9).

Pencekalan tersebut, dimaksudkan untuk proses penyidikan dalam dugaan korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau, yang dianggarkan dengan dana APBD 2013-2015 sebesar Rp 494 miliar.

"Pencekalan juga dilakukan untuk mendukung penyidikan. Agar sewaktu keterangan Amril dibutuhkan, ia sedang berada di Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, KPK membidik tersangka lain dalam dugaan korupsi proyek multi years ini. Hal itu dilakukan, jika audit BPK sudah selesai. Maka penyididkan diproses lebih lanjut, termasuk pengembangan pada pelaku lain akan lebih memungkinkan dilakukan.

Lebih jauh dijelaskan Febri, pihaknya sudah mengajukan perhitungan kerugian negara untuk kasus multi years ini sejak akhir tahun 2017 lalu.

"Dalam penyidikan kasus ini, kami masih menunggu finalisasi perhitungan kerugian negara dari BPK. Sejauh ini perhitungan awal indikasi kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar," jelasnya.

Diketahui, dalam proyek ini KPK sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni mantan Kepala Dinas PU Bengkalis yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Dumai Muhammad Nasir dan rekanan Hobby Siregar selaku Direktur Utama PT MRC.

Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, ini merupakan proyek peningkatan jalan sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter. Dianggarkan dengan dana APBD 2013-2015 sebesar Rp494 miliar.

Bahkan untuk mendalami kasus ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang pada saat itu merupakan anggota DPRD Bengkalis. Di sana, ditemukan uang Rp1,9 miliar.

KPK juga melakukan penggeledahan Kantor DPRD Bengkalis, dan Kantor Dinas PU Bengkalis. Di Dumai, KPK menggeledah Kantor Sekda Dumai, Kantor LPSE dan rumah subkontraktor di Dumai.

KPK turut menggeledah kantor kontraktor di Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya dan di Kecamatan Marpoyan Damai. Dari penggeledahan, KPK sudah mengamankan banyak dokumen terkait proyek jalan tersebut.

(ica/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up