JawaPos Radar

Rotasi Pegawai di KPK Dinilai Bentuk Pelemahan

21/08/2018, 16:38 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Pukat UGM
Konferensi pers di Pukat UGM terhadap rotasi pegawai KPK, Selasa (21/8) (Ridho/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai mutasi pegawai yang rencananya akan dilakukan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk pelemahan. Sebab ini dilakukan tidak terkait dengan hasil kinerja.

Peniliti Pukat UGM Hifdzil Alim mengatakan, rencana mutasi itu akan dilakukan pada 24 Agustus mendatang. Terhadap 70 pegawai di ekselon II dan III yang terdiri dari penyelidik, penyidik serta pegawai adminitrasi.

"Yang terjadi sekarang ini bentuk pelemahan, seharusnya dikuatkan, tidak boleh ada intrik di dalam. Masalah ini semakin terlihat setelah pimpinan KPK menyatakan agar pihak luar tidak mencampuri urusan internalnya," ujar Hifdzil saat ditemui di kantornya, Selasa (21/8).

Pernyataan dari salah 1 pemimpin KPK itu dinilainya cukup berani. Sebab, selama ini KPK eksis dan besar karena dukungan dari publik. KPK tidak hanya milik pegawainya saja, tapi juga untuk masyarakat Indonesia, dalam meletakkan harapan agar negara ini bebas dari korupsi. Pihaknya berharap agar mutasi itu tidak dilakukan.

"Kalau memang ini terjadi, maka isu akan adanya kuda troya yang digunakan pihak eksternal untuk mengembosi KPK benar-benar terjadi," ucapnya.

Kuda troya yang dimaksudkan adalah orang eksternal yang dimasukkan ke KPK dengan agenda tersendiri. Ia bisa masuk ke semua level, asal lolos seleksi. Mereka juga memiliki loyalitas ganda dalam menjalankan kewenangannya.

Lanjut Hifdzil, pimpinan KPK harus mengacu pada sistem mutasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang prosedur, dasar, dan tujuannya dapat dipertanggujawabkan. Jangan sampai hanya berdasar pada asumsi, suka atau tidak suka. "Kalau dilakukan suka atau tidak suka, ini fatal," ujarnya.

Peneliti Pukat lainnya Zaenur Rohman menambahkan, mutasi tersebut dikhawatirkan juga berdampak pada pengungkapan kasus korupsi. Sebab, bagaimana pun pegawai yang di dalamnya yang melakukan penanganannya.

Terlebih, menurutnya saat ini KPK sudah saatnya menilik proyek infrastruktur yang pembiayaannya memakai dana utang negara. "Dengan nilai yang besar, proyek infrastruktur yang saat ini dikerjakan hanya satu kelompok saja yaitu BUMN memiliki kemungkinan kebocoran cukup besar," ucapnya.

(dho/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up