JawaPos Radar

Pemprov Jabar akan terapkan Merit Sistem Terhadap Pola Karir ASN

21/08/2018, 17:00 WIB | Editor: Budi Warsito
Pemprov Jabar akan terapkan Merit Sistem Terhadap Pola Karir ASN
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa (Siti Fatonah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merencanakan menerapkan merit sistem pada pola karir aparatur sipil negara (ASN) di jajarannya. Hal itu dilakukan, sebagai implementasi UU No 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya kini tengah merancang penerapan merit sistem di lingkungan Pemprov Jabar karena, dinilai akan makin baik dan akuntabel pada masa yang akan datang. Sebelumnya pun, kata Iwa telah mengundang Komite ASN untuk membahas penerapan sistem itu.

Terkait merit sistem, berbeda dengan fit and proper test yang dilakukan untuk mencari figur yang tepat untuk mengisi jabatan. Merit lebih banyak digunakan untuk pengangkatan pejabat dalam struktur dinas. Sehingga, pada bidang tertentu ada kesinambungan jika pejabat yang diangkat masih di dalam struktur dinas itu.

Menurut Iwa, dari evaluasi KASN, Pemprov Jabar kini sudah masuk dalam level 3 untuk penerapan pola karir. Level ini memungkinkan Pemprov mengangkat ASN yang kompeten, sesuai kriteria dan aturan.

"Level 3 ini sistem pola karir yang diterapkan, di mana semula open bidding untuk mendapatkan pejabat yang layak, kini bisa full dari internal Pemprov Jabar sendiri," kata Iwa, Bandung, Selasa (21/8).

Namun, pola ini mensyaratkan Pemprov harus memiliki bahan baku sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kriteria hasil dari seleksi dan uji kompetensi yang ketat dan transparan. "Ini sudah bisa dilakukan di Pemprov Jabar dari sisi regulasi dan SDM sudah banyak dan lengkap sehingga bisa dikembangkan, ujarnya.

Penerapan sistem ini, dinilai lebih menguntungkan dibanding seleksi terbuka karena Pemprov bisa dengan cepat menempatkan ASN untuk mengisi jabatan tertentu. Selain itu, penerapan seleksi terbuka membutuhkan biaya yang cukup mahal.

"Pemilihan sistem ini bisa objektif. Karena pejabat yang dipilih sejak awal berkarir di Jabar. Sistem ini juga mendorong peningkatan kinerja dan daya kompetitif ASN," pungkasnya.

(ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up