JawaPos Radar | Iklan Jitu

10 Puskemas di Malang Dikebut Jadi BLUD

21 Juli 2018, 10:53:13 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Bupati Malang
Bupati Malang Rendra Kresna. (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kabupaten Malang masih kekurangan tenaga kesehatan. Terutama di Puskemas yang ada di kecamatan. Kondisi ini karena masih ada moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS).

Bupati Malang Rendra Kresna tidak menyebutkan berapa jumlah kekurangan tenaga medis di wilayahnya. Yang jelas, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah beberapa kali mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Namun sejak 2013 lalu memang belum ada perubahan moratorium pengangkatan PNS. "Akibatnya sampai sekarang untuk profesi guru dan tenaga kesehatan kami masih sangat kekurangan," beber Rendra, Sabtu (21/7).

Guna mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mulai serius dalam menggarap wacana peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Wacana ini pertama kali digulirkan pada 2016, sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan Bupati Rendra Kresna.

Namun pelaksanaannya tertunda karena dari segi kesiapan sumber daya manusia maupun kesiapan sarana dan prasarana masih belum memenuhi. Paling lambat pada 2019 mendatang, sebanyak 10 puskesmas akan ditingkatkan statusnya menjadi BLUD.

Kepala Dinkes Kabupaten Malang dr Abdurrachman menyampaikan, minggu lalu pihaknya baru saja menyelesaikan pembahasan persiapan peningkatan 10 puskesmas menjadi BLUD. Sepuluh puskesmas tersebut antara lain Puskesmas Turen, Dampit, Sumberpucung, Dau, dan Donomulyo. Termasuk juga Puskesmas Kasembon, Kepanjen, Singosari, Gondanglegi, dan Tumpang.

Laki-laki yang akrab disapa Gus Dur ini menambahkan, penilaian dilakukan tim evaluator Kabupaten Malang. Mereka terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum.

Tim evaluasi berada di bawah pengawasan Sekretaris Daerah. "Progressnya bagus. Rata-rata nilai dari puskesmas yang dievaluasi di atas 90," kata Gus Dur.

Soal benefit yang didapatkan Pemkab Malang, yang pertama dari segi pelayanan jika status puskesmas diubah menjadi BLUD. Puskesmas yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Dengan status BLUD, puskesmas lebih bebas dalam berkreasi dan berinovasi dalam pelayanannya. Dalam hal rekrutmen tenaga kerja, BLUD juga bisa lebih bebas.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up