alexametrics

Pilrek UIN Malang Diklaim Sudah Sesuai PMA 68

21 Maret 2019, 12:33:53 WIB

JawaPos.com – Pelantikan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2017 silam diduga diwarnai dengan jual beli jabatan. Namun dugaan itu ditepis pihak kampus. Proses pemilihan rektor sendiri diklaim sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015.

“Kalau tidak (sesuai aturan), tentu yang tidak terpilih bisa menggugat melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar Kepala Humas UIN Malang Baydowi kepada JawaPos.com, Kamis (21/3).

Baydowi menegaskan, proses pilrek di UIN yang dilakukan pansel sangat transparan. Begitu pula dengan pertimbangan-pertimbangan senat pada aspek kualitatif para calonnya. 3 Nama yang dikirim setelah proses di UIN Malang, tentu menjadi kewenangan penuh Kementerian Agama (Kemenag).

“Tiga calon tersebut akan menjalani uji kelayakan oleh komisi seleksi yang dibentuk Menteri Agama. Hasil dari komisi seleksi itu yang dijadikan pertimbangan Menteri Agama untuk memilih atau tidak para calon. Terhadap proses di Kementerian Agama tersebut, tentu bukan otoritas kami untuk mengomentari,” ulas Baydowi.

Ketika ditanya terkait senat yang tidak memberikan rekomendasi nama rektor terpilih periode 2017-2021, Baydowi menyatakan bahwa prosesnya sudah sesuai PMA 68. “Senat sesuai PMA 68. Hanya sebatas memberikan pertimbangan dari aspek kualitatif. Selanjutnya masih ada proses penting. Yaitu, uji kelayakan terhadap para calon oleh komisi seleksi yang dibentuk Menteri Agama,” tuturnya.

Seperti diberitakan, penangkapan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait jual beli jabatan di Kemenag. Kasus kemudian merembet pada isu proses pelantikan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Diduga, terjadi ketidakberesan dalam proses suksesi kepemimpinan di UIN Malang pada 2017 lalu.

Hal itu disampaikan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013-2017 Prof Dr Mudjia Rahardjo. Mudjia juga merasakan sendiri ketidakberesan tersebut pada saat kembali mencalonkan diri sebagai Rektor UIN Malang periode 2017-2021.

Pria yang kini menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Humaniora UIN Malang itu menuntut adanya kebenaran terkait proses pelantikan rektor. “Kalau mengutip keterangan dari KPK (terkait usut tuntas jual beli jabatan di Kementerian Agama), ya memang (pemilihan rektor) itu perlu diperiksa. Biar isu itu mereda,” jelasnya.

Menurutnya, setidaknya ada 3 institusi yang harus turun untuk mengusut kasus ini. Yakni KPK, KASN, dan Ombudsman. “Kalau terbukti (ada kecurangan), harus ada sanksi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Baydowi menegaskan bahwa UIN Malang akan terbuka bila memang dilakukan penelusuran lebih lanjut. “UIN Malang tentu sangat terbuka, akan membantu KPK untuk penelusuran hal tersebut,” pungkasnya.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : Fiska Tanjung



Close Ads
Pilrek UIN Malang Diklaim Sudah Sesuai PMA 68