alexametrics

Diduga Kampanye, Wali Kota Semarang Dilaporkan ke Bawaslu

Dituding Juga Melibatkan Anak di Bawah Umur
21 Maret 2019, 19:42:27 WIB

JawaPos.com – Advokat Bela Keadilan (ABEKA) Jawa Tengah melaporkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Kamis (21/3). Pria yang karib disapa Hendi itu diduga telah melakukan tindak pelanggaran pemilu.

Salah satu advokat yang tergabung dalam ABEKA, Aditya Surya Kurniawan menyebut, pelaporan ini terkait dengan kegiatan ‘Seminar tentang Wawasan Kebangsaan Berbasis Nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamiin, Pelantikan dan Raker Pengurus Rohis SMK Kota Semarang serta Pelantikan dan Raker AGPAII Kota Semarang Periode 2019-2023′. Kegiatan tersebut diadakan di Gedung Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Sabtu (16/3).

Selain dihadiri oleh Pembina serta Pengurus Rohis, FKG, TK, GPAI, SD, SMP, SMA/SMK, dan para pelajar rohani Islam, adapun Fatah Syukur selaku narasumber, juga Ketua DPW AGPAII Jateng Muhammad Ahsan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Hendi sendiri hadir sebagai pembicara.

“Bahwa dalam kegiatan tersebut ternyata ada deklarasi dari peserta seminar untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berarti ada kampanye untuk Calon Presiden Joko Widodo yang tentunya ini menguntungkan sifatnya,” katanya, Kamis (21/3).

ABEKA dalam hal ini juga menyoroti para peserta seminar yang sebagian masih di bawah umur. Selain Wali Kota Semarang, ASN, Kepala Kemenag dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, ada pula anak-anak kelas X SMA/SMK. “Mereka adalah anak-anak yang hadir dan ikut deklarasi mendukung Jokowi yang usianya masih di bawah 17 tahun,” sambungnya.

Belum habis sampai di situ. ABEKA menilai ada penggunaan aset pemerintah untuk kegiatan kampanye di sini. Yakni TBRS itu sendiri yang merupakan aset Pemkot Semarang.

Oleh karenanya, baik Hendi, panitia kegiatan, maupun pejabat lainnya dianggap telah melakukan pelanggaran Pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017. Mengenai pelarangan keberpihakan terhadap peserta pemilu. “Juga tentang menggerakkan ASN,” tuturnya.

Dalam hal ini, Hendi, menurut Aditya, diduga turut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu dan Pasal 280 ayat 2 huruf k. Serta Pasal 280 ayat 4 UU Pemilu.

“Ayat 2 huruf k isinya, pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih (anak di bawah umur),” imbuhnya.

Pada pelaporan kali ini, turut dilampirkan undangan serta video berisi rekaman. kegiatan tersebut. Aditya pun mewakili ABEKA meminta Bawaslu Kota mau bertindak tegas dan mengharap tidak adanya tebang pilih di sini.

Sementara itu, Hendi sendiri belum dapat dimintai konfirmasi terkait hal tersebut. Hingga berita ini ditulis, JawaPos.com belum mendapatkan jawaban dari Hendi terkait tudingan ABEKA itu. Pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp pun belum dibalas.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro

Copy Editor :

Diduga Kampanye, Wali Kota Semarang Dilaporkan ke Bawaslu