alexametrics

Gubernur Curhat Nggak Bisa Sanksi Bupati/Wali Kota, JK Jawab Begini

21 Februari 2019, 16:07:44 WIB

JawaPos.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2019 digelar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (21/2). Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menghadiri rapat Gubernur se Indonesia itu.

Keluhan gaji kecil, kenaikan tiket, kewenangan Gubernur kepada bupati dan wali kota disampaikan gamblang kepada JK.

Ketua APPSI Longki Djanggola mengatakan, selama ini sudah banyak rekomendasi yang disampaikan APPSI kepada pemerintah pusat. Salah satunya soal tidak jelasnya kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Terutama dalam memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota yang melakukan penyimpangan dalam manajemen pegawai dan sebagainya.

“Perlu ada pedoman kewenangan gubernur untuk memberikan sanksi penyimpangan terkait penempatan pejabat,” kata Longki.

Berbagai persoalan di tingkat kabupaten/kota yang cukup mencuat. Diantaranya, ada penempatan pejabat yang dilakukan oleh kepala daerah mengandung unsur gratifikasi. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga tak terhindar dari unsur politis. Namun, gubernur tidak memiliki kewenangan jelas masuk ke ranah itu.

“Kami berharap, pelaksanaan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, khususnya syarat dan kompetensi jabatan efektif,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, jika gubernur dan menteri memiliki posisi yang hampir sama, namun dalam lingkup berbeda. Menteri tugasnya sektoral, sedangkan gubernur bertanggungjawab terhadap wilayahnya.

“Membangun bangsa harus dengan kebersamaan dari pusat ke daerah,” katanya.

Menurut JK, setiap provinsi di Indonesia memiliki masalah beragam dan berbeda-beda. Dengan begitu, pimpinan pusat hingga daerah mesti sejalan dan saling mendukung.

“Tidak ada daerah (kabupaten/kota) yang tidak ada kewenangan gubernur. Makanya, kewenangan regional dan sektoral mesti dilakukan secara bersama,” tegas Kalla.

Paling penting, lanjut Wapres dua periode itu, fungsi pemerintah bersama-sama melayani masyarakat dan terus melahirkan kemajuan. Sebab, masih banyak hal di daerah Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara lain. 

Editor : Yusuf Asyari

Reporter : Riki Chandra


Close Ads
Gubernur Curhat Nggak Bisa Sanksi Bupati/Wali Kota, JK Jawab Begini