alexametrics

Usut Kasus Pelecehan Seksual UGM, Polda Libatkan Banyak Pakar Hukum

21 Januari 2019, 17:32:35 WIB

JawaPos.com – Polda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) melibatkan para pakar hukum dalam penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal tersebut nantinya diperllukan guna membuka terang apa yang terjadi dan alasannya.

“Saya melibatkan pakar hukum, ada dari UI (Universitas Indonesia), UII (Universitas Islam Indonesia), Airlangga (Surabaya). Ada banyak pakar hukum. Supaya nanti terungkap secara terang, peristiwanya apa dan mengapa terjadi,” kata Direktur Ditreskrimum Polda DIJ, Kombes Pol Hadi Utomo, di Mapolda DIJ, Senin (21/1).

Kasus ini telah menyita perhatian publik. Dalam penyidikan, ia sendiri juga telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Seram Barat, Provinsi Maluku beberapa hari lalu. “Bahwa memang benar ada peristiwa itu. Tapi belum kami simpulkan apakah pencabulan atau perkosaan,” katanya.

Dari penelusurannya di TKP ada beberapa perbedaan dengan tulisan awal yang viral di website milik Balairung Press UGM. “Diisukan jaraknya jauh, banyak babi hutan. Ternyata tidak. Jaraknya hanya 50 meter (antara pondokan pria dengan perempuan),” katanya.

Selain mengecek kondisi TKP, ia juga meminta keterangan 5 orang saksi di sekitar lokasi. Namun untuk siapa saja yang diperiksa, tak diungkapkannya. “Korban sampai saat ini juga belum kooperatif. Kami kesulitan komunikasi dengan korban,” ucapnya.

Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual terjadi antar mahasiswa UGM saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku pada 2017 silam. Polda DIJ melakukan proses hukum berdasar laporan dari Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) UGM, Arif Nurcahyo pada awal Desember 2018 lalu.

Petugas saat ini telah memeriksa puluhan saksi. Baik itu terlapor berinisial HS, pelapor, maupun korban yang diketahui berinisial AL.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Ridho Hidayat

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Usut Kasus Pelecehan Seksual UGM, Polda Libatkan Banyak Pakar Hukum