JawaPos Radar

Korupsi ADD Rp 8 miliar Lebih, Kabid BPMPD dan Dirut CV Jadi Tersangka

20/08/2018, 21:00 WIB | Editor: Budi Warsito
Korupsi ADD Rp 8 miliar Lebih, Kabid BPMPD dan Dirut CV Jadi Tersangka
Kepala Kejati Sulselbar, Tarmizi (tengah) dalam ekspos penetapan tersangka korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di Polman Sulbar, di kantor Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (20/8). (Syahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (20/8).

Kedua tesangka yakni, Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Polman berinisial ABP dan Direktur Utama CV Binanga berinisial HE selaku distributor yang melakukan penjualan tenaga surya di seluruh desa di Kabupaten Polman, Sulbar 2016 hingga 2017 lalu.

Kepala Kejati Sulselbar, Tarmizi mengatakan, penetapan tersangka terhadap kedua orang tersebut, berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor perintah: 231/R.4/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018.

"Keduanya kita tetapkan sebagai tersangka mulai saat ini. Selanjutnya, akan kita agendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Tarmizi dalam ekspos penetapan tersangka di kantor Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (20/8).

Dalam perkara tersebut, para tersangka dalam kapasitasnya masing-masing, mengarahkan kepada seluruh kepala desa (kades) di 144 desa di Polman untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga. Padahal, keduanya tidak mempunyai kualifikasi teknis dalam ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 35 tahun 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

Anggaran pembelian lampu jalan tersebut diketahui bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama tepat di 2016 sebesar Rp 80 miliar dan tahap kedua di 2017 sebesar Rp 80 miliar.

"Keduanya bahkan menginstuksikan melakukan untuk proses transaksi pembayaran lampu jalan itu di kantor BPMPD Polman melalui tersangka ABP," jelas Tarmizi.

Di tahun 2016, pengadaan lampu jalan terealisasi sebanyak 720 unit dan tahun 2017 terealisasi sebanyak 715 unit. Dalam perjalannya, keduanya diketahui melakukan mark up atau menaikkan harga 15 persen dari harga normal yang seharusnya perunit diperoleh Rp 18 juta menjadi Rp 23,5 juta perunit.

Hasil audit sementara penyidik menemukan potensi kerugian negara dalam kasus itu ditaksir mencapai Rp 8 miliar 937 juta lebih. "Metode perhitungan yang akan dipergunakan serta nilai pasti jumlah kerugian negara selanjutnya akan kami serahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar untuk menentukannya," tegas Tarmizi.

Akibat perbuatan melanggar hukumnya, kedua tersangka disangkakan melakukan pelanggaran Undang-undang Tipikor, nomor 20 tahun 2001, pasal 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up