JawaPos Radar

11 Perusahaan Diadukan ke Disnaker Terkait THR

20/06/2018, 05:05 WIB | Editor: Estu Suryowati
11 Perusahaan Diadukan ke Disnaker Terkait THR
Ilustrasi THR. Sebelas perusahaan di Balikpapan, Kalimantan Timur diadukan ke Posko Satgas Lebaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan terkait THR. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sebanyak empat dari 11 perusahaan yang dilaporkan ke Posko Satgas Lebaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan telah menyanggupi melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Kesebelas perusahaan tersebut diadukan ke posko satgas Lebaran Disnaker terkait pembayaran THR.

Kasi Persyaratan Kerja sekaligus anggota tim posko satgas Lebaran Disnaker Balikpapan Kasma Ervina Haida mengatakan, tahun ini aduan seputar THR mendapat perlakuan berbeda dibanding tahun lalu. Disnaker Balikpapan melalui posko satgas turun langsung mendatangi setiap perusahaan yang diadukan.

"Kalau tahun sebelumnya, kami hanya menampung laporan lalu meneruskan ke Disnaker Provinsi karena kewenangan memang pada provinsi. Tapi tahun ini, sesuai instruksi kepala dinas, kami langsung melakukan evaluasi dan mencoba memfasilitasi agar THR tersebut dibayarkan. Apalagi perusahaan itu beroperasi di Balikpapan," kata perempuan yang akrab disapa Vina ini dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (20/6).

Dia melanjutkan, aduan yang masuk ke posko satgas tidak hanya melalui laporan langsung. Ada juga aduan masuk melalui media sosial Instagram dan Facebook.

Sayangnya, dari 11 aduan yang masuk, satu di antaranya tidak menyebutkan nama perusahaan secara detail. Melainkan hanya menyebutkan perusahaan bidang perhotelan.

"Karena kami tidak tahu perusahaan mana, kami ambil sampel beberapa perusahaan perhotelan. Kami juga melakukan pembinaan terhadap empat perusahaan perhotelan di Balikpapan," jelasnya.

Sementara itu, 10 aduan lainnya ditindaklanjuti dengan cara mendatangi pihak perusahaan. Empat perusahaan menyatakan siap untuk segera melakukan pembayaran THR.

Sedangkan enam perusahaan lainnya, akan didatangi satu per satu mulai Kamis (21/6). Mereka sekaligus diberi pembinaan mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar THR serta sanksi bagi yang tak membayar.

Jenis aduan yang masuk memang bermacam-macam. Bukan hanya perusahaan yang tak membayarkan THR, tapi juga yang membayar THR tapi dengan jumlah yang tak sesuai.

Sementara beberapa perusahaan yang sudah dilaporkan tahun lalu dan belum selesai tindak lanjutnya sampai sekarang, menurutnya Disnaker Balikpapan tak bisa berbuat banyak. Sebab, kewenangan penindakan memang ada para Disnaker Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Disnaker Balikpapan hanya bisa melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan pelaku usaha. Diketahui, THR wajib dibayarkan semua perusahaan kepada pekerjanya meskipun masa kerja pekerja tersebut kurang dari setahun.

Pekerja tetap punya hak atas THR dengan perhitungan yang proporsional, yakni masa kerja (dalam bulan) dibagi dengan 12 bulan lalu dikalikan jumlah gaji per bulan. Sementara pekerja dengan masa kerja di atas setahun berhak atas THR sebesar 1 bulan gaji.

Pembayarannya wajib dilakukan paling lambat H-7 Lebaran. Keterlambatan bisa dikenakan denda sampai 5 persen. Namun, prosesnya yang berhak menentukan denda tersebut adalah Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up