Pemkot Jogjakarta Usulkan Revisi Perda Kelembagaan Wilayah

20 Mei 2022, 17:08:27 WIB

JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta berencana mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Wilayah. Hal itu sebagai salah satu upaya menyamakan dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah. Mulai dari RT, RW, pengurus kampung, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

”Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah masih berbeda-beda. Ada yang sudah didasarkan pada peraturan daerah tetapi ada juga yang masih didasarkan pada peraturan wali kota,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Jumat (20/5).

Menurut dia, Pemerintah Kota Jogjakarta memandang perlu dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pembentukan kelembagaan di wilayah. Sehingga, nanti lebih tertata dan memudahkan koordinasi serta fasilitasi.

”Jika aturan pembentukannya dijadikan satu, dasarnya akan menjadi sama sehingga lebih memudahkan koordinasi. Termasuk untuk penyaluran dana hibah dan lainnya,” ujar Heroe.

Selain itu, lanjut Heroe, ada usul dari masyarakat agar pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dapat digelar serentak. Saat ini, pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan LPMK tidak dapat digelar serentak karena masa jabatannya berbeda-beda.

Pengurus RT dan RW memiliki masa jabatan 3 tahun, sedangkan kampung dan LPMK memiliki masa jabatan 5 tahun. ”Apakah nanti masa jabatan RT atau RW yang ditambah atau pengurus kampung dan LPKM yang dipercepat, itu semua tergantung dari hasil pembahasan,” terang Heroe.

Dia mengatakan, penyusunan naskah akademik untuk kepentingan revisi peraturan daerah sudah selesai dilakukan. Pemerintah Kota Jogjakarta menggandeng akademisi dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyusun naskah akademik tersebut.

”Akan dilakukan pembahasan secara internal di pemerintah kota terlebih dulu sebelum diajukan ke DPRD Kota Jogjakarta untuk diusulkan masuk ke Propemperda,” papar Heroe.

Heroe berharap usul revisi perda tersebut bisa diajukan melalui APBD Perubahan 2022. Apabila tidak memungkinkan akan diajukan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini: