alexametrics

Depok Baru Sekadar Menambah Mal dan Kemacetan yang Parah

Polemik Raperda Kota Religius
20 Mei 2019, 21:06:01 WIB

JawaPos.com – Kinerja Wali Kota Depok Mohammad Idris mendapat mendapat sorotan dari publik setempat. Hingga kini kota yang bertetangga dengan DKI Jakarta itu baru berhasil menambah kemacetan dan gedung mal. Pertumbuhan ekonomi dianggap belum signifikan.

Sorotan itu dikemukakan oleh anggota Gugus Tugas Nasional Gerakan Revolusi Mental, Marbawi A. Katon. Menurut dia agenda pembangunan wali kota Depok selama ini belum ada kemajuan, kecuali menjamurnya mal di kota penyangga Jakarta tersebut.

“Hampir tiga periode wali kota yang memimpin Depok tapi yang dibangun baru menambah mal, kemacetan makin parah, tata ruang semerawut, kriminalitas meningkat terutama kejahatan jalanan,” ujar Marbawi dalam keterangannya, Senin (20/5).

Marbawi membandingkan pembangunan tetangga terdekat Depok, yakni Kota Tangerang Selatan (Tangsel). “Lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ibu Airin, Kota Tangsel maju lebih pesat dan signifikan,” papar Marbawi yang juga warga Depok.

Secara tradisional, Kota Depok terdiri tiga zona. Yaitu Depok, Cimanggis, dan Sawangan. “Semuanya sebagai penyangga ibu kota negara, maka harus menjadi zona tulen NKRI, bukan zona golongan tertentu,” cetus Marbawi.

Pernyataan Marbawi ini terkait dengan rencana Pemkota Depok yang berencana menerapkan kota religius untuk Depok pada 2020. Langkah itu kini diawali dengan inisitif Pemkot Depok yang menginisiasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).

Sementara itu, sebagiamana dikutip dari Radar Depok (Jawa Pos Group), Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan penjelasan terkait penolakan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok yang menentang upaya pembahasan raperda PKR.

Mohammad Idris menyatakan, latar belakang usulan raperda PKR itu dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Depok yang religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan, kemuliaan. Semua itu berdasar pada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pemerintah Daerah perlu mendorong setiap upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela sehingga terwujud suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram,” tuturnya.

Dikatakannya, secara filosofis spirit penyusunan raperda itu adalah untuk menguatkan kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok yang sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada dasar sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, kehidupan beragama yang toleran dan moderat di Negara Indonesia pada umumnya sarat dengan nilai-nilai religius tidak hanya mengurus soal-soal urusan pribadi. “Namun yang terpenting bagaimana praktik keberagamaan itu terefleksi dalam kehidupan social politik di negara yang menganut kebinekaan dan keberagaman dalam etnis dan keyakinan agama,” ujarnya.

Idris menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk mandapatkan masukan, saran, dan perbaikan dari berbagai pihak terkait raperda PKS. “Khususnya dari DPRD Kota Depok,” pungkasnya.

Editor : Ilham Safutra



Close Ads