alexametrics

Tangkal Bibit Intoleransi, Negara Perlu Tindakan Lebih

20 Maret 2019, 20:50:09 WIB

JawaPos.com – Negara dirasa masih perlu upaya lebih terkait penegakan hukum. Ketika ada upaya memecah belah atau mempromosikan intoleransi di kalangan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mohammad Iqbal Ahnaf dari Center for Religius and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta seusai diskusi pemaparan hasil studi Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama: Studi 3 Daerah di Solo Raya oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Hotel Grand Mercure Jogjakarta, Rabu (20/3) siang.

“Negara penting dalam upaya penegakan hukum, kalau ada upaya memecah belah atau mempromosikan intoleransi. Negara harus hadir juga tidak memberikan ruang yang mempromosikan intoleransi,” katanya.

Selain itu juga pendampingan kepada masyarakat agar lebih aktif. Sehingga ketika ada upaya memecah belah atau intoleransi, masyarakat berani bersuara. “Kita masih belum cukup aktif untuk meng-counter upaya mempromosikan nilai kekerasan dan intoleransi di masyarakat. Sehingga seringkali suara toleransi tidak cukup terdengar di ruang publik kita,” katanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh CSIS pada Februari lalu, ia menangkap informasi bahwasanya persepsi masyarakat terhadap isu kekerasan sebenarnya cukup resistensi. Ada kegelisahan masyarakat terhadap upaya untuk menciptakan mempromosikan kekerasan atau intoleransi.

Survei yang dilakukan CSIS dan Losta Institute dilakukan di 3 daerah, yakni Boyolali, Surakarta, dan Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan pada 12 sampai 16 Februari lalu dengan jumlah responden sebanyak 600 orang.

Demografi responden dibagi dalam beberapa kriteria, seperti agama dan pendapatan; jenjang pendidikan; jenis pendidikan; informasi keagamaan dan kedekatan dengan ormas keagamaan; pekerjaan. Peristiwa yang diukur yakni dibagi 2, yaitu kekerasan berbasis agama dan non-kekerasan berbasis agama.

Untuk peristiwa kekerasan berbasis agama meliputi Bom WTC, Bom Sidoarjo, ISIS, dan sweeping saat bulan Ramadhan. Sedangkan peristiwa non-kekerasan berbasis agama yakni aksi bela Islam 212.
Beberapa pertanyaan diajukan kepada para responden untuk mengetahui sikap mereka terhadap peristiwa-peristiwa itu. Apakah memang setuju mengenai motif atau cara yang dilakukan maupun tidak setuju.

Pertanyaan yang disampaikan ke responden mengutip pernyataan resmi oleh pelaku di media massa. Jika tidak, maka diambil dari pernyataan resmi pemerintah atau kepolisian. 

Dari hasil survei itu diketahui sikap responden terhadap peristiwa Bom WTC 7,8 persen setuju dan mendukung motif, sedangkan 79,3 persen tidak setuju. Untuk sikap terhadap caranya, 5,1 persen setuju, dan 86,7 persen tak setuju. 

Sementara untuk Bom Sidoarjo, 2,6 persen setuju motifnya, 89,9 persen tak setuju. Sebanyak 1,2 persen setuju caranya, dan 97,1 tak setuju. Kemudian sweeping tempat hiburan malam saat Ramadhan, 42,7 persen setuju motifnya, dan 51,8 persen tak setuju. Sedangkan terhadap caranya, 24,5 persen setuju, dan 69,8 tak setuju.

Untuk aksi ISIS, 4,2 persen setuju motifnya, dan 90,1 persen tak setuju. Sedangkan Aksi Bela Islam 212, sebanyak 35,3 persen setuju motifnya, dan 51,7 persen tak setuju. Untuk 2 peristiwa itu tidak ditanyakan soal sikap terhadap caranya.

“Responden dipaparkan pernyataan resmi dari organisasi yang bersangkutan, menambah derajat objektivitas dari pertanyaan. Jadi pertanyaan bukan kita yang buat, tapi fakta yang disampaikan yang bersangkutan,” kata Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte.

Lanjutnya, secara umum masyarakat di 3 daerah itu pandangan terhadap motif agak konservatif. Sementara untuk cara tindak kekerasannya tidak setuju. “Paling tidak, tindak kekerasan itu tidak disetujui,” ucapnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Ridho Hidayat

Tangkal Bibit Intoleransi, Negara Perlu Tindakan Lebih