alexametrics
Dugaan Jual Beli Jabatan

Pelantikan Rektor UIN Malang Diduga Ada Kaitan dengan Kasus Rommy

20 Maret 2019, 23:27:44 WIB

JawaPos.com – Penangkapan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jual beli pelelangan jabatan di tubuh Kementerian Agama merembet pada isu proses pelantikan rektor di UIN Malang. Diduga, terjadi ketidakberesan dalam proses suksesi kepemimpinan di UIN Malang pada tahun 2017 lalu tersebut.

Hal itu disampaikan oleh mantan Rektor UIN Malang periode 2013-2017 Prof Dr Mudjia Rahardjo. Mudjia juga merasakan sendiri ketidakberesan tersebut pada saat dirinya kembali mencalonkan diri sebagai Rektor UIN Malang periode 2017-2021.

Dia menceritakan, bila sesuai dengan keputusan senat, seharusnya dia bisa kembali memimpin UIN Malang. Namun, kejadian aneh justru terjadi menjelang proses pelantikan. Posisi Rektor UIN Malang justru diberikan kepada guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr Abdul Haris. Padahal, nama Abdul Haris tidak direkomendasikan oleh senat kampus.

M Romahurmuziy
Tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy saat akan ditahan KPK, Jumat lalu. (Issak Ramadan/JawaPos.com)

Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi sebagian besar pihak. Terutama, Mudjia yang merupakan guru besar dari dalam institusi UIN Malang sendiri telah mendapat dukungan penuh mayoritas dari total 29 anggota senat. Sementara Prof Dr Abdul Haris, merupakan ‘orang luar’ dari institusi.

Namun, pada Jumat, 28 Juli 2017, Prof Dr Abdul Haris justru dilantik sebagai rektor UIN Malang periode 2017-2021. Padahal, saat itu Prof Mudjia sudah membawa serta keluarganya ke Jakarta untuk acara pelantikan kembali dirinya. Dia  pun merasa malu atas kejadian tersebut.

“Jadi mayoritas senat itu sudah mendukung saya, tapi ternyata bukan saya yang dilantik,” ujarnya pada JawaPos.com ketika ditemui di kediamannya di Jalan Sigura-gura V, Kota Malang, Rabu (20/3). 

Dia mengungkapkan, aturan yang memayungi pada saat itu yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015. “Memang aturan yang memayungi adalah PMA 68, dimana kekuasaan mengangkat dan memberhentikan itu sepenuhnya hak Menteri. Hanya persoalannya, sepenuhnya itu tidak semaunya, seenaknya. Jadi ada rambu-rambu lah yang diperhatikan,” jelasnya. 

Calon-calon dari Luar Nilainya Rendah

Rambu-rambu yang dimaksud yakni senat yang ada di universitas. Dalam proses pemilihan rektor saat itu, dirinya memperoleh suara mayoitas. Hal itu dilihat dari penilaian senat yang meliputi kinerja, moralitas, kepemimpinan, manajerial dan bijaksana. Sedangkan menurutnya, komponen tersebut tidak dipunyai oleh calon rektor yang berasal dari luar institusi. “Bisa dibayangkan, calon-calon dari luar nilainya rendah,” kata dia. 

Ketika memasuki proses pansel di Jakarta, dirinya juga telah diberitahu oleh semua anggota pansel bila dirinya lah yang direkomendasikan oleh senat untuk menjadi rektor. “Saya diberitahu oleh semua anggota pansel yang nominated itu saya, karena yang paling menguasai internal kampus itu saya. Yang terjadi, pelantikan itu sama sekali menghiraukan nilai senat dan pansel,” terangnya. 

Pada saat itu dia sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag). Namun hingga saat ini dirinya belum mendapat jawaban atas pelantikan yang terbilang tidak transparan tersebut. “Sebenarnya saya juga mempertanyakan, kenapa di dunia akademik terjadi sesuatu tidak rasional. Ini kan bahaya sekali kalau hal-hal semacam ini terus berlanjut, tidak memberi pendidikan yang baik pada generasi yang akan datang,” tegasnya.

Dia pun menyatakan bahwa pihak senat sebenarnya telah melayangkan surat protes resmi terkait dirinya yang tidak jadi dilantik sebagai rektor kepada pihak Kemenag, tepatnya dua hari usai pelantikan. Hampir seluruh senat membubuhkan tanda tangan pada surat protes tersebut. Namun hingga kini tidak ada tanggapan terkait surat tersebut. “Kemenag tidak memberikan jawaban sampai sekarang,” ungkapnya. 

Pria yang kini menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Humaniora UIN Malang ini pun menuntut adanya kebenaran terkait proses pelantikan rektor tersebut. “Kalau mengutip keterangan dari KPK (terkait usut tuntas jual beli jabatan di Kementerian Agama), ya memang (pemilihan rektor) itu perlu diperiksa. Biar isu itu (lelang jabatan) mereda,” jelasnya.

Menurutnya, setidaknya ada 3 institusi yang harus turun untuk mengusut kasus ini. Yakni KPK, KASN, dan Ombudsman. “Kalau terbukti (ada kecurangan), harus ada sanksi,” kata dia.

Mudjia menyebut, kasus yang menimpa dirinya tersebut juga terjadi di daerah lain. Artinya, ada rekomendasi dari senat, namun justru keputusan Menteri lah yang menang. Pada periode tahun 2018-2019, setidaknya ada 6 kasus serupa yang terjadi. Antara lain terjadi di Aceh, Meulaboh, Palu, dan Ternate. 

Sebagai informasi, Mudjia juga sempat menjadi salah satu narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk ‘OTT Rommy-Ketua Umum PPP, Pukulan Bagi Kubu 01’ di salah satu stasiun televisi swasta Selasa (19/3) malam. Pada kesempatan itu, Mudjia  menceritakan terkait proses tidak jadi dilantiknya dirinya sebagai rektor UIN.

Sementara itu Kepala Humas UIN Malang Baydowi belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Hingga Rabu (20/3) malam, pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada nomor ponsel yang bersangkutan juga belum mendapatkan jawaban. 

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Fiska Tanjung

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads
Pelantikan Rektor UIN Malang Diduga Ada Kaitan dengan Kasus Rommy