alexametrics

Lahan Tahura 2.725 Hektare Telah Dilepas KLHK

20 Maret 2019, 05:55:43 WIB

JawaPos.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembalikan lahan transmigran di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seluas 2.725 hektare pada Februari 2017. Lahan transmigran tersebut sebelumnya dimasukkan dalam kawasan taman hutan raya  (Tahura) oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 57 Tahun 1068 tentang Lokasi Pencadangan Lahan untuk Transmigran seluas 30.000 hekatre di Kecamatan Sepaku. Namun, belakangan pemerintah pusat memasukkan dalam kawasan tahura sekira 4.000 hektare. Dintara 4.000 hektare tersebut terdapat 2.725 hektare lahan garapan milik warga transmigran di Desa Sukomulyo dan Semoi Dua.

Camat Sepaku Risman Abdul mengatakan, lahan seluas 2.725 hektare yang telah dilepas oleh KLHK tersebut merupakan lahan garapan warga transmigran. Sebagian besar lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit. Saat ini, pihak Kecamatan Sepaku dan Pemkab PPU sedang melakukan penataan tapal batas. Karena lahan transmigran seluas 2.725 hektare yang sebelumnya ditumpangi SK penetapan kawasan tahura ada sekira 600 hektare diklaim masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Pemerintah daerah pun telah melakukan negosiasi agar pemerintah Kukar melepas lahan 600 hektare tersebut. “Lahan tahura yang telah dilepas oleh KLHK ada 600 hekatre masuk wilayah Kukar. Kami bersama tim tapal batas Kukar sedang menata tapal batas antar kedua daerah. Kami berharap lahan 600 hektare itu dikembalikan ke PPU. Karena Kukar tidak pernah mengajukan pengembalian lahan transmigran yang masuk dalam kawasan tahura. Hanya PPU yang mengajukan,” kata Risman Abdul pada media ini, kemarin (18/3).

Selain itu 600 hektare tersebut, Risman Abdul menekankan, pemerintah daerah belum mensosialisasikan secara menyeluruh batas lahan tahura yang telah dikembalikan oleh pemerintah pusat tersebut. Karena sebelumnya, pemerintah daerah pernah menerbitkan tiga izin tambang di kawasan tersebut. Tetapi, belakangan perizinan tambang dicabut. Karena pada saat itu, statusnya lahan transmigran masih ditumpangi SK kawasan tahura.

“Itu sebenarnya lahan untuk warga transmigran, tapi ditumpangi izin tambang batu bara. Ada tiga izin tambang, yakni PT Harapan Kota Tepian, Koperasi Cipta Karya Tani dan Bara Utama Jaya. Tapi, izin mereka dicabut, karena saat itu masih dicatut kawasan tahura. Kalau sekarang mau memperbarui izin, kewenangannya bukan lagi di kabupaten, tapi di provinsi,” tuturnya.

Risman Abdul menekankan, pemerintah pusat sebenarnya belum melepaskan keseluruhan lahan transmigran yang dicatut SK penetapan kawasan tahura di wilayah Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku. Diperkirakan 1.000 hektare lahan transmigran belum dilepas dan masih berstatus tahura. “Kami selaku pejabat kewilayahan sudah melaporkan hal tersebut. Tinggal pemerintah daerah, apakah mau mengajukan lagi pelepasan lahan tahura seluas 1.000 hekare tersebut atau tidak,” 

Editor : Estu Suryowati

Reporter : jpg

Copy Editor :

Lahan Tahura 2.725 Hektare Telah Dilepas KLHK