JawaPos Radar

Ratusan Mahasiswa UMM Demo Kebijakan Kampus

20/03/2018, 03:34 WIB | Editor: Soejatmiko
Ratusan Mahasiswa UMM Demo Kebijakan Kampus
Para mahasiswa UMM melakukan aksi demo.Saat itu juga Rektor UMM menemui mahasiswa, Senin (19/3) ()
Share this

JawaPos.com- Sedikitnya, 300 mahasiswa yang menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Bersatu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, meluruk gedung perpustakaan universitas yang berjuluk kampus putih itu, Senin (19/3).

Mereka membawa aneka spanduk dan juga rangkaian bunga. Spanduk yang dibawa salah satunya bertuliskan 'Innalilahi Demokrasi'. Tulisan ini ditulis di atas kain putih yang kemudian dibentangkan. Lengkap dengan untaian bunga mawar merah.

Aksi mereka merupakan simbol dari kematian demokrasi, yang menurut sebagian mahasiswa ini telah terjadi di UMM. Koordinator Lapangan, Nabil, menjelaskan, dalam demo saat ini, mereka menuntut rektorat untuk mengambil tindakan. "Saat ini rektorat masih mengambil tindakan yang menurut kami tidak tepat dan kurang bijaksana. Akibatnya, memberatkan kami mahasiswa," kata dia, di sela aksinya.

Setidaknya, mereka menuntut sembilan hal yang menurut mahasiswa adalah persoalan urgent. Diantaranya, rasio dosen dan mahasiswa yang dianggap tidak ideal, paksaan penyelenggaraan program kreativitas mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa baru sebagai syarat kelulusan dalam student day.

Selanjutnya, perbaikan dan perubahan fasilitas akademik, biaya yudisium yang berbeda di setiap fakultas, komersialisasi semester pendek dan biaya KKN yang mahal.

Selain itu, lanjut Nabil, mereka juga menuntut penolakan kenaikan SPP dan DPP serta transparansi dana bagi lembaga kemahasiswaan. "Kami, mahasiswa tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan kampus. Kami minta agar kebijakan kampus juga melibatkan mahasiswa," jelas Nabil.

Nabil menjelaskan, salah satu bentuk rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), adalah satu kelas diisi lebih dari 30 mahasiswa untuk kelas eksakta. Sementara kelas sosial, diisi lebih dari 45 orang.

Padahal, lanjut dia, berdasarkan peraturan dari Kemenristek Dikti, untuk kelas eksakta satu dosen, mengajar 30 mahasiswa dan 45 mahasiswa untuk kelas sosial. "Tapi fakta di UMM, di Fakultas Kedokteran misalnya, ada 93 orang diajar dalam satu kelas. Sementara di Fakultas Hukum angkatan 2015, satu kelas diisi dengan 65 orang," beber dia.

Lanjutnya, aliansi mahasiswa menuntut agar kampus mengabulkan keinginan mereka. Salah satunya adalah menyeimbangkan rasio dosen dan mahasiswa.

Selain itu juga meminta agar PKM sebagai syarat kelulusan student day juga dihapus oleh kampus. Pasalnya, berdasarkan survey yang dilakukan aliansi secara random kepada mahasiswa, 43 persen mahasiswa menganggap memberatkan. "Sementara itu, 54 persen mahasiswa menganggap hal itu tidak tepat," tandas dia.

Secara terpisah, pihak rektorat UMM merespon dengan cepat. Rektor UMM, Fauzan MPd, menjelaskan, pihak kampus sudah menjelaskan kebijakan yang mereka ambil kepada mahasiswa. "Sudah kami jelaskan. Persoalan biasa itu," kata Fauzan.

Fauzan menjelaskan, mengenai tuntutan mahasiswa untuk menghapus PKM, dia berjanji akan mencari solusinya. Namun, jika mahasiswa meminta menghapus PKM, pihak kampus tidak bisa mengabulkan. Pasalnya, PKM dirancang UMM untuk meningkatkan kualitas akademis.

"PKM bagian dari studi akademis. Kami cari solusinya, karena PKM ini menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi," imbuh dia.

Mengenai hal ini, pihaknya berjanji akan secepatnya menggelar mediasi dengan mahasiswa. "Kami sangat fleksibel," kata dia.

Tuntutan penghapusan PKM bagi mahasiswa ini mendapatkan tentangan keras dari Wakil Rektor II, Nazarudin Malik. "Yang seperti itu yang tertinggal, tidak mau belajar sungguh-sungguh," tandas dia.

(nuq/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up