alexametrics

Sultan HB X Tetapkan UMP Jogjakarta 2022 Naik 4,30 Persen

19 November 2021, 18:54:57 WIB

JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 naik 4,30 persen. UMP 2022 menjadi Rp 1.840.915,53 dari sebelumnya sebesar Rp 1.765.000.

Sultan HB X mengatakan, kenaikan UMP sebesar Rp 75.915,53 itu berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan unsur akademisi.

”Kami sepakat penetapan UMP tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Jumat (19/11).

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jogjakarta, lanjut Sultan, mengalami kenaikan sebesar Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding 2021 menjadi Rp 2.153.970. UMK Kabupaten Sleman pada 2022 sebesar Rp 2.001.000, naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dibanding 2021.

Kenaikan UMK Kabupaten Bantul adalah yang terendah se-Jogjakarta yakni naik Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun lalu menjadi Rp 1.916.848. Sedangkan UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp 99.275 atau 5,50 persen menjadi Rp 1.904.275. Untuk Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan UMK tertinggi yakni Rp 130.000 atau 7,34 persen menjadi Rp 1.900.000.

Keputusan UMP Jogjakarta 2022 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 372/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Adapun besaran UMK kabupaten/kota tahun 2022, ditetapkan melalui SK/373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Sultan menuturkan, terdapat perbedaan penghitungan UMP/UMK 2021 dengan 2022. Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP dan UMK dihitung berdasar formula penghitungan upah minimum, menggunakan data BPS yang meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.

”Kalau yang kemarin (UMP/UMK 2021) inflasi dan pertumbuhan ekonominya itu nasional, sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi kalau provinsi pertumbuhannya bagus ya otomatis pengupahannya akan bagus,” tutur Sultan.

Sri Sultan menambahkan, dalam keputusan gubernur, sesuai peraturan, terdapat penambahan klausul di mana ketetapan pengupahan itu tidak boleh ditangguhkan. ”Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2022. Jika itu dilakukan akan ada aturan hukum sendiri,” ucap Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu juga meminta dengan besaran pengupahan yang lebih baik para buruh dapat mengimbangi dengan kualitas kinerja yang meningkat. Dengan kemaun pengusaha membayar dengan nilai lebih mahal, para buruh juga diharapkan meningkatkan produktivitas dan kualifikasi sebagai tenaga kerja yang lebih terampil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arya Nugrahadi menambahkan, besaran UMP/UMK yang telah ditetapkan gubernur Jogjakarta berlaku mulai 1 Januari 2022. Formula penghitungan upah minimum dengan mengacu PP 36 Tahun 2021 memiliki semangat mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antar wilayah.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads