JawaPos Radar | Iklan Jitu

PAD Kabupaten Malang Rendah, MCW Tuding Ada Kebocoran

19 November 2018, 15:20:41 WIB | Editor: Dida Tenola
PAD Kabupaten Malang Rendah, MCW Tuding Ada Kebocoran
Divisi Korupsi Politik Malang Corruption Watch (MCW) Afif Muhammad. (Tika Hapsari/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang tahun 2019 sudah digedok. Anggaran pendapatan Pemkab Malang mencapai hampir Rp 3,68 triliun. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Malang hanya sekitar Rp 500 miliar.

Divisi Korupsi Politik Malang Corruption Watch (MCW) Afif Muhammad menyebutkan, besaran PAD sangat jauh dengan jumlah pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu sekitar Rp 2,5 triliun. "Jumlah PAD dari tahun ke tahun juga cenderung stagnan. Tidak ada kenaikan berarti menunjukkan kemalasan pemda dalam pengelolaan kekayaan daerah," kata Afiif ditemui di DPRD Kabupaten Malang, Senin (19/11).

Selisih antara pendapatan dan PAD cukup besar. Misalnya saja tahun 2017. Realisasi pendapatan di tahun ini menembus angka sekitar Rp 3,75 triliun. Sementara itu, PAD hanya sekitar Rp 500 miliar. "Selain itu, besaran Pendapatan dan PAD sejak tahun 2016 tidak mengalami kenaikan cukup berarti," imbuh Afiif.

Bahkan,  anggaran PAD 2018 turun pada kisaran Rp 500 miliar. Padahal realisasi tahun 2017 sudah melebihi Rp 500 miliar.

Berdasar pengamatan MCW, rendahnya PAD Kabupaten Malang dari tahun ke tahun bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa kebocoran PAD yang seharusnya bisa dimaksimalkan Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab).

Salah satunya dari aspek pajak mineral bukan logam dan batuan rendah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penyumbang PAD terendah kedua di atas pajak sarang burung wallet.

Sejak tahun 2015, target pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan stagnan pada angka Rp 600 juta. Padahal, sejak tahun 2015 realisasinya melebihi Rp 600 juta.

Bahkan pada tahun 2016, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai lebih dari Rp 900 juta lebih. Realiasi ini mencapai 154,60 persen dari target Rp 600 juta. "Tingginya realisasi seharusnya menjadi pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan tahun berikutnya," kata dia.

Rendahnya pendapatan yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan juga disebabkan belum maksimalnya potensi daerah. Menurut Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdapat 36 objek pajak mineral bukan logam dan batuan. "Namun, hanya delapan objek yang menyumbang PAD dari tahun 2010 hingga 2018. Yaitu batu kapur, pasir sungai, pasir urug, tanah timbun, batu sungai, batu gunung, bentonite, phiroplit dan marmer," paparnya.

Atas dugaan kebocoran PAD ini, MCW mendesak kepada Pemkab Malang agar menertibkan tambang ilegal. Selain itu, juga mendesak aparat penegak hukum untuk mendalami kebocoran PAD. "Kami juga mendesak Pemkab dan DPRD untuk mengevaluasi penyertaan modal ke BUMD maupun perusahaan lain," tegasnya.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up