JawaPos Radar | Iklan Jitu

FTZ Batam Dinilai Tak Ramah Investor

19 November 2018, 11:45:05 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Enny Sri Hartati
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati. (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam diharapkan bisa mengambil manfaat dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Namun harapan tersebut belum menjadi kenyataan. Disaat kawasan sejenis di Malaysia, Vietnam, dan Thailand tengah mengalami peningkatan karena perang dagang, FTZ Batam justru sepi. Pasalnya, FTZ Batam dinilai tidak ramah untuk hadirnya investasi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, ada beberapa hal yang menjadikan FTZ Batam sepi peminat. Salah satunya perizinan dan infrastruktur di FTZ Batam yang butuh peningkatan. Hal itu yang membedakan dengan FTZ Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam.

FTZ Shenzhen, Tiongkok dan Hai Phong Economic Zone Authority (HEZA), Vietnam, perizinan sepenuhnya berada di kawasan tersebut. Begitu pula dengan Iskandar Regional Development Authority (IRDA), Malaysia, yang perizinan berada di IRDA. Sementara di FTZ Batam perizinan masih tumit, tidak selesai di Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola.

Untuk infrastruktur, Pelabuhan Tianjin, Tiongkok, berkapasitas 11 juta TEU, Woqiajo sebesar 15 juta TEU, dan Hainan sebesar 2 juta TEU. Lalu pelabuhan di Tanjung Pelepas berkapasitas 8 juta TEU dan Penang sebesar 800 ribu TEU.

Di Vietnam, Pelabuhan Haipong memiliki kapasitas 3 juta TEU dan Saigon sebesar 5 juta TEU. Sementara dukungan infrastruktur FTZ Batam di Pelabuhan Batu Ampar hanya berkapasitas 200 ribu TEU. "Sangat kecil sekali kapasitas pelabuhan kami. Semoga bisa cepat dikembangkan," kata Enny saat berkunjung ke Batam.

Enny juga mengomentari dari sisi kelembagaan FTZ. Di negara luar langsung dipimpin pusat. Sehingga berpengaruh pada perizinan yang langsung selesai.

Ketua Shenzhen adalah Pemerintah Pusat dibantu wali kota sebagai pelaksana harian. Ketua IRDA adalah PM dan Menteri Besar Johor. Ketua HEZA adalah pejabat partai yang diangkat Pemerintah Pusat. Sementara FTZ Batam adalah Dewan Kawasan (DK) yang dipimpin adalah Gubernur Kepri dan Ketua BP Batam sebagai pengelola yang diangkat DK.

Terkait hal ini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Batam Syamsul Bahrum menjelaskan, dasar pembentukan FTZ Batam bersumber dari aturan pusat. FTZ Batam dibentuk dengan Keputusan Presiden, undang-undang, dan Peraturan Pemerintah.

Di sisi lain, ada Undang-Undang Otonomi daerah yang mengatur terkait jalannya pemerintah daerah. Hingga akhirnya berujung pada rumitnya perizinan. "Harus ada revisi aturan di pusat untuk itu. Setelah itu baru bicara mana wilayah kerja BP Kawasan dan Pemkot Batam," imbuh Syamsul.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up