alexametrics

Keluarga KPPS yang Meninggal Sudah Didata, Santunan Belum

19 Mei 2019, 16:07:40 WIB

JawaPos.com – Keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal dunia sudah didata KPU. Namun, mereka belum tahu kapan pencairan dana santunan yang akan diberikan pemerintah.

Misalnya, keluarga almarhum M. Saiful Arif yang merupakan ketua KPPS TPS 40 Kelurahan Gundih. Nur Kholifah, putri almarhum, menyatakan sudah ada pendataan dari petugas KPU pada Rabu (15/5) saat ayahnya meninggal. Data-data terkait sudah diberikan kepada petugas yang datang. ”Tapi, soal kapan pencairannya belum tahu,” ucapnya saat ditemui di rumahnya kemarin (18/5).

Kemarin siang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini datang ke rumah Saiful untuk takziah. Dia memberikan perhatian kepada keluarga korban dan semangat untuk mereka yang ditinggalkan. Kholifah mewakili keluarga sangat mengapresiasi perhatian dari pemerintah. Termasuk Pemkot Surabaya. ”Ndak menyangka juga kalau Bu Wali sampai ke sini. Bapak memang punya jiwa sosial tinggi. Kalau ada kegiatan di kampung selalu ikut,” katanya. Dia menyebutkan bahwa ayahnya memang punya riwayat penyakit diabetes. Kondisinya drop sejak menjadi petugas KPPS Begitu pula keluarga almarhum Karji yang menjadi anggota KPPS TPS 36 Kelurahan Dupak. Karji meninggal dunia pada 28 April lalu karena sakit setelah kakinya tertimpa meja yang roboh. Karji dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong. Endang Sumarni, 50, istri Karji, menuturkan sudah ada pendataan dari pihak KPU. Namun, dia menyebut belum ada pencairan bantuan. ”Sudah didata, ditanya tragedinya bagaimana,” ucap Endang yang kemarin juga didatangi Risma.

Sementara itu, berdasar data KPU Surabaya, hingga kemarin tercatat ada 77 korban pemilu di Surabaya. Perinciannya, 15 penyelenggara meninggal dunia, 1 orang cacat tetap, 4 orang sakit berat, 4 lainnya sakit sedang, dan 53 orang sakit.

Anggota KPU Surabaya Wahyu Kuncoro mengungkapkan, pihaknya sudah mendata keluarga korban. Terutama yang meninggal dunia. ”Terus kami sampaikan ke pusat, provinsi yang mengoordinasikan,” jelasnya kemarin. Pencairan tunjangan memang masih menunggu kabar dari pusat. ”Senin ada penyerahan santunan dari provinsi oleh gubernur Jatim,” tambah Wahyu.

Orang-orang yang sakit atau meninggal dunia karena menjadi penyelenggara pemilu memang mendapatkan santunan. Yang meninggal dunia, misalnya, mendapatkan santunan Rp 36 juta. Yang cacat tetap mendapatkan Rp 30,8 juta.

Wahyu mengungkapkan, sejauh ini banyak laporan dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang menyebut ada anggota KPPS atau linmas yang sakit. KPU Surabaya pun memilih berhati-hati ketika menerima kabar tersebut. Sebab, kabar itu harus benar-benar diverifikasi.

”Karena kriterianya sudah jelas. Ada resume medic yang jelas. Tidak bisa sembarangan. Karena ini pertanggungjawabannya uang negara,” ungkap Wahyu.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : jun/c15/ano



Close Ads