alexametrics

Izin Kos-kosan di Surabaya Disoal Pansus LKPj

19 Mei 2019, 16:41:14 WIB

JawaPos.com – Kebakaran dan perizinan kos-kosan di Surabaya punya keterkaitan. Karena itu, Luthfiyah, anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya 2018, menanyakan perizinan kos-kosan saat pansus mengundang Dinas Pemadam Kebakaran (DPMK) Surabaya Jumat (17/5).

”Tahun lalu ada kebakaran hebat di kos-kosan yang mengakibatkan banyak penghuninya meninggal. Yang disalahkan kok malah kos-kosannya,” ujar Luthfiyah. Yang dimaksud adalah kebakaran di Jalan Kebalen Kulon, Surabaya Utara, pada akhir Mei 2018. Delapan penghuni kos tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri.

Tidak ada akses lain yang bisa ditempuh. Hanya ada jendela kecil di lantai 2 kos-kosan itu. Mereka terkepung asap dan api yang bersumber dari lantai dasar. Atas kejadian tersebut, pemkot mulai menyusun aturan tentang kos. Seluruh lurah dikumpulkan. Mereka mendata seluruh kos-kosan di Surabaya.

Selama ini pemkot belum punya data riil terkait jumlah kos-kosan. Setelah pendataan besar-besaran tersebut, pemkot baru bisa memetakan. Raperda terkait kos-kosan pun diajukan ke DPRD. Peraturan wali kota menyangkut kos-kosan juga dibuat. Seluruh kos-kosan diharapkan memiliki keamanan dan bangunan sesuai standar yang diatur dalam perda. Tujuannya, penghuni kos aman.

Luthfiyah sepakat dengan tujuan itu. Namun, pernyataan sejumlah pejabat pemkot membuat para pemilik kos waswas. Termasuk Luthfiyah. Terutama mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) kos-kosan.

Masih ada perdebatan mengenai penerbitan IMB kos-kosan di tengah permukiman padat penduduk. Sebab, peruntukan wilayahnya adalah kawasan permukiman. Adapun kos-kosan juga dapat digolongkan sebagai tempat usaha. ”Ini yang saya tanyakan. Masak enggak boleh ada kos-kosan di gang-gang. Kalau dilarang semua, kasihan juga penghuni kosnya, masak disuruh pindah,” kata politikus Gerindra tersebut.

Dia meminta pemkot tidak membuat aturan yang justru menimbulkan kegaduhan. Terlebih, banyak kos-kosan yang sudah berdiri belasan hingga puluhan tahun. Kos-kosan sudah menjadi salah satu mata pencaharian warga Surabaya. ”Aspek keamanan oke, saya mengerti. Tapi, ada aspek-aspek lain yang jangan sampai diterobos,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Irvan Widyanto mengatakan, aturan kos-kosan tersebut memang harus diterapkan. Sebab, pemkot kerap menemukan kos-kosan yang bangunannya tidak aman. Terutama jika terjadi kebakaran. ”Seperti ventilasi dan jalur evakuasi, semua harus diperhatikan,” kata pria yang juga merangkap Kasatpol PP Surabaya.

Karena itu, pemkot bakal terus mendorong pembahasan aturan tentang kos-kosan dengan dewan. Meski demikian, Irvan memastikan kos-kosan di kawasan permukiman tetap diperbolehkan asal memiliki izin mendirikan bangunan. ”Kalau kos-kosan, IMB-nya ya harus kos-kosan. Jangan rumah tinggal,” jelasnya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c15/end