alexametrics

Soal Polemik PPPK, Begini Kata Men PAN-RB

19 Februari 2019, 15:35:56 WIB

JawaPos.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin angkat bicara soal polemik program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program ini disebut-sebut belum efektif untuk kejelasan status tenaga honorer yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Khususnya sistem penggajian yang bersumber dari APBD.

“PPPK itu program yang harus kami laksanakan karena itu amanat Undang-undang. Aparatur Sipil Negara (ASN) itu saya perlu tegaskan dan perlu saya luruskan, ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASN PPPK,” jelas Syafruddin, dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Selasa (19/2).

Syafruddin menambahkan, sistem kontrak dalam konteks PPPK akan diatur jelas dalam Peraturan Menteri (Permen PAN-RB). Sistemnya akan disesuaikan dengan dengan pola-pola kerja yang sebelumnya diberlakukan dalam skala berjenjang kepada PNS.

“Menyoal sistem kontrak itu nanti akan diatur oleh Permen PAN-RB. PNS juga akan dievaluasi per tahun, bukan hanya PPPK. Tentang kontraknya, nanti kalau sudah rampung semua,” tambah Syafruddin.

Sistem perekrutan PPPK diperpanjang sampai besok (20/2). Perpanjangan dilakukan karena belum rampungnya satu poin yakni penyuluhan pertanian.

“Masih ada satu poin yang belum rampung. Yaitu, penyuluh pertanian. Kami tunggu dua hari, karena baru lebih dari separo. Baru 60 persen,” sebut mantan Wakapolri tersebut.

Syafruddin mengaku masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang tidak mengajukan usulan. Pertimbangnnya, karena anggaran yang akan digunakan untuk menggaji para tenanga PPPK bersumber dari APBD.

“Karena kita juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Jadi tidak ada paksaan di situ ya. Nanti di periode selanjutnya, di triwulan ketiga 2019 ini, anggarannya akan turun. Jadi tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sejauh ini, sebanyak 380 kabupaten/kota sudah mengajukan usulan. Sisanya hanya sekitar 100. Di triwulan ketiga 2019 nanti, semua akan dibahas untuk diselaraskan.

“Itu amanat UU. Jadi untuk menampung saudara-saudara kita yang selama ini berkeringat 15 sampai 20 tahun. Baik di penyuluh pertanian, guru honorer, para bidan-bidan perawat perawat. Kalau dia diangkat jadi ASN, nanti gajinya akan sama dengan PNS,” pungkasnya.

Editor : Dida Tenola

Reporter : Sahrul Ramadan

Copy Editor :

Soal Polemik PPPK, Begini Kata Men PAN-RB