alexametrics
1.507 Penghuni Rutan Belum Punya NIK

Kunjungi Medaeng, Komisi II DPR RI Minta Hak Pilih Napi Bisa Terjamin

19 Februari 2019, 21:10:34 WIB

JawaPos.com- Dua anggota Komisi II DPR RI meninjau perisapan pemilu di Rutan Medaeng, Selasa (19/2). Keduanya adalah Zainuddin Amali dan Adies Kadir. Mereka menyinggung soal hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias napi dalam Pemilu 2019 yang bakal dihelat kurang dari dua bulan lagi.

Menurut Zainuddin, permasalahan ini terkait hak yang dimiliki oleh warga negara. Yakni bisa memilih secara bebas. Saat ini hak para napi untuk ikut nyoblos belum terpenuhi semua.

”Kami di sini memastikan sampai mereka bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih,” ujar Zainudiin.

Zainuddin menambahkan dia akan memantau terus perkembangan mengenai hak suara para napi di Medaeng tersebut. Data yang dimilikinya, ada 1.507 napi yang belum terdata alias belum punya NIK.

”Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Semua warga negara harus bisa memilih. Meski di dalam penjara,” jelas pria yang menjabat Ketua Komisi II DPR RI tersebu.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo Miftakhul Rohmah menyatakan, pihaknya akan menyediakan enam TPS di Rutan Medaeng. Jumlah TPS tersebut menyesuaikan dengan banyaknya pemilih di Rutan Medaeng.

Dalam catatan yang dimiliki KPU, sudah ada 963 orang yang telah memiliki NIK. Sedangkan yang lainnya masih belum.

”Semua pasti didata, kami masih berusaha. Masih ada waktu sebulan lagi untuk mendata kembali,” ucapnya.

Di bagian lain, Kasubsi Registrasi dan Perawatan Rutan Widha Indra Kusumawijaya menambahkan, bahwa rutan siap membantu mengenai persiapan pemilu. Asalkan, ada sosialisasi terlebih dahulu. Terkait jumlah pendataan, dia menyerahkan pada instansi berwenang, yakni Dispenduk Capil dan KPU. Sehingga proses pemilihan umum yang dilangsungkan dua bulan lagi, bisa berjalan dengan lancar.

”Biasanya kalau sudah didata, tahanannya ada yang dilayar sehingga jumlahnya bisa berkurang,” jelasnya.

Menurutnya masalah itu muncul karena over kapasitas. Sehingga tahanan yang sudah putus bisa dipindah ke lembaga pemasyarakatan yang lain. Dalam rutan tersebut ada setidaknya 2.700 napi. Padahal kapasitas rutan hanya mampu menampung 500 orang.

Editor : Dida Tenola

Reporter : Denny Mahardika

Copy Editor :

Kunjungi Medaeng, Komisi II DPR RI Minta Hak Pilih Napi Bisa Terjamin