alexametrics

Mahasiswa NTB Desak Menag Tindak Pelaku Dugaan Korupsi Buku Madrasah

19 Januari 2019, 23:31:57 WIB

JawaPos.com – Kasus pembelian buku kurikulum 2013 (K13) di Kemenag Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dalam penyelidikan Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Penanganan kasus masih terus berjalan dengan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait.

Aliansi mahasiswa dan pemuda NTB Jakarta pun turut menyoroti kasus tersebut. Baru-baru ini mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK Jakarta. Para demonstran menuntut KPK agar ikut menangani kasus dugaan korupsi pengadaan buku madrasah itu.

Kordinator aksi Wiryawan mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan buku madrasah oleh oknum pejabat Kanwil NTB menjadi sorotan akhir-akhir ini. Anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 200 milyar digunakan untuk mencetak buku sekitar 2.256 madrasah se-NTB.

“Bagaimana bangsa ini mau maju, sedangkan sarana pendidikan mereka dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, menjadi ironi yang sangat miris melihat dugaaan ini, juga tentu menjadi tanggung jawab bersama mengingat korupsi merupakan musuh terbesar bangsa ini, yang sampai detik ini masih banyak kasus-kasus yang belum tuntas,” kata Wiryawan.

Karena itu, pihaknya juga mendesak menteri agama untuk mencopot kepala Kemenag NTB yang diduga terlibat dalam korupsi dana pengadaan buku tersebut. “Usut tuntas keterlibaran pejabat dilingkungan Kemenag NTB. Kami mendesak KPK untuk ikut turun tangan dalam kasus dugaan korupsi ini dan mendukung Polda NTB dan Ombudsman NTB untuk terus mendalalami kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, progress penyelidikan kasus tersebut pada 2018 ditutup dengan pemeriksaan terhadap pejabat Kemenag dari tingkat kanwil hingga kabupaten/kota. Untuk langkah penyelidikan pada 2019, penyelidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB akan memulainya dengan distributor dan penerbit bukti di Jakarta. Polisi juga mengecek sejumlah dokumen terkait penyalurannya.

”Klarifikasinya nanti kita panggil pihak penerbit buku, salah satunya PT Balai Pustaka di Jakarta,” kata Syamsudin sebagaimana diberitakan Lombok Post (Jawa Pos Group).

Menurut Syamsudin, penanganan kasus dana bos membutuhkan waktu cukup panjang. Banyak pihak yang perlu dipanggil untuk diklarifikasi. Dari sana, penyelidik baru bisa menentukan apakah proses pengadaan buku K13 menggunakan dana bos terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak. ”Banyak yang harus diverifikasi. Kami butuh waktu. Kita lihat nanti di penyelidikan ini,” tutur dia.

Di sisi lain, sebelumnya Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB telah menuntaskan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP). Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi dalam proses pengadaan buku K13 menggunakan dana BOS.

Kepala ORI NTB Adhar Hakim mengatakan, penyerahan LAHP langsung ke Jakarta melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya mengenai atasan langsung pejabat Kemenag di NTB, yakni Menteri Agama.

”Kami melihat potensi maladministrasi yang sangat kuat terjadi dalam proses pengadaan buku ini. Namun, tindakan selanjutnya kita tunggu dari Jakarta (ORI),” tutur dia.

Seperti apa materi rekomendasi dalam LAHP? Rekomendasi, sebut Adhar, belum bisa disampaikan secara terbuka ke publik. Meski demikian, poin rekomendasi meminta Kemenag mengambil tindakan tegas karena adanya maladmistrasi di sektor pendidikan agama.

”Secara garis besarnya seperti itu. Kita minta Kemenag mengambil tindakan, karena ini masalah serius,” tandas dia.

Dugaan Perbuatan koruptif ini tak terlepas dari temuan ORI NTB. Temuan ORI NTB menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta maladministrasi dalam proses pencairan dana BOS di 2.256 madrasah.

Kuat dugaan terjadi proses pengkondisian secara sistemik untuk pembelian buku K13. Pengaturan dilakukan mulai dari pembelian hingga penyalurannya. Ribuan madrasah tersebut, juga diduga dipaksa untuk membeli buku.

Dalam hasil investigasi ORI NTB, PT AK merupakan perusahaan penyalur tunggal dalam proses pembelian buku kurikulum 2013, dengan total nilai sekitar Rp 239 miliar.

ORI NTB sendiri mendapatkan banyak bukti maladministrasi. Juga mengenai dugaan korupsi. Bukti ini diperoleh dari hasil pemeriksaan pejabat Kemenag NTB hingga madrasah.

Bukti tersebut tidak saja mengenai dokumen. Ombudsman juga mendapat bukti percakapan via whatsapp dari sejumlah madrasah. Isinya mengenai upaya paksaan untuk pembelian buku yang dilakukan 2.256 madrasah.

Dari sejumlah bukti yang didapatkan ORI NTB, beberapa di antaranya menunjukkan penyalahgunaan kewenanganan. Unsur penyalahgunaan kewenangan erat kaitannya dengan tipikor.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag NTB Nasruddin sebelumnya mengatakan, apa yang dilakukan Polda dan Ombudsman secara tidak langsung membantu tugas Kemenag NTB. Hal ini guna memastikan agar dana BOS, benar-benar digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.

”Kepala madrasah baik negeri maupun swasta tidak akan bisa main-main dalam keuangan (dana BOS, Red) madrasah,” kata Nasruddin.

Menurut dia, kepolisian dan Ombudsman tentu ingin mengetahui seperti apa pengelolaan pendidikan di tingkat madrasah. Bagaimana teknis pengadaan buku di seluruh madrasah yang menggunakan anggaran dana BOS dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen itu.

”Saya tentu berterima kasih kepada APH yang sudah secara langsung melihat bagaimana pendidikan di NTB ini,” ujarnya.

Disinggung mengenai proses pembelian yang diduga menyimpang, Nasruddin membantahnya. Termasuk dugaan adanya pengarahan secara sistemik dalam proses pembeliannya.

Menurut dia, juknis yang ada sudah sangat jelas mengatur pembelian buku menggunakan dana BOS. ”Sesungguhnya tidak ada masalah. Juknis sudah jelas, dapat dipergunakan untuk pengadaan buku,” sebut dia.

”Tidak ada juga mobilisasi untuk perusahaan tertentu. Di lapangan ada beberapa penerbit untuk buku itu,” terang Nasruddin.

Editor : Fadhil Al Birra



Close Ads
Mahasiswa NTB Desak Menag Tindak Pelaku Dugaan Korupsi Buku Madrasah