alexametrics

Akhirnya Warga Kepulauan Sangihe Bisa Nikmati Akses Internet

KPBU Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
19 Januari 2019, 06:58:58 WIB

JawaPos.com – Di era saat ini internet sudah menjadi kebutuhan utama. Perkembangan informasi digital begitu cepat. Namun bagi sebagian orang, internet masih menjadi barang mahal. Pasalnya, terbatasnya infrastruktur yang mendukung adanya layanan tersebut.

Kondisi itu dirasakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sudah bertahun-tahun menanti, akhirya masyarakat setempat bisa menikmati berselancar di dunia maya. Hal itu tidak terlepas dari peresmian proyek Palapa Ring oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani dan Menkominfo Rudiantara di Tahuna, Sangihe, Jumat (18/1).

Dia mengatakan, pemerintahan selama empat tahun terakhir sangat fokus membangun Indonesia dari pinggir. Salah satu bentuk membangun dari pinggir yakni proyek Palapa Ring. Proyek tersebut membangun infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi.

Akhirnya Warga Kepulauan Sangihe Bisa Nikmati Akses Internet
Dirut PT PII Armand Hermawan bersama Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana, Menkominfo Rudiantara dan Menkeu Sri Mulyani saat tes sinyal proyek palang ring di Sangihe. (Istimewa)

Proyek Palapa Ring dibangun dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini terbukti efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berutang.

“Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” kata Sri Mulyani.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, KPBU adalah salah satu instrumen untuk membantu kementerian dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, KPBU ini digawangi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). BUMN itu memberikan kepastian untuk pembayaran sehingga swasta bisa lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur.

“Kalau harus menunggu kemampuan APBN itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan Proyek Palapa Ring. Dengan adanya KPBU dan Penjaminan dari PII maka sekarang ini sudah bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Ini merupakan wujud Nawa Cita membangun seluruh pelosok negeri,” katanya. Dengan adanya internet di Kepulauan Sangihe, kini pelayanan pajak di daerah tersebut sudah bisa terkoneksi langsung dengan Jakarta.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, beroperasinya proyek Palapa Ring Tengah menghadirkan akses internet cepat di 17 kabupaten/kota di 4 provinsi.

Proyek Palapa Ring senilai Rp 1,38 triliun merupakan pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut.

Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua di bidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII. Dia mengatakan skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar di Indonesia.

“Misi kami adalah sebagai perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dari titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia,” kata Armand.

Dia berharap kehadiran sambungan internet di Kepulauan Sangihe ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung aktivitas pemerintahan, pemerataan pendidikan, bahkan menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah-wilayah potensial. “Dengan beroperasinya Palapa Ring Tengah maka puskesmas bisa terhubung langsung dengan RS rujukan,” ujarnya.

Sebagai informasi, proyek yang bernilai Rp 1,38 triliun itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). 

Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan skema availability payment yang memungkinkan pemerintah mengganti modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau 1,25 persen dari pendapatan perusahaan telekomunikasi.

Editor : Ilham Safutra



Close Ads
Akhirnya Warga Kepulauan Sangihe Bisa Nikmati Akses Internet