JawaPos Radar

Kenaikan UMP 2019 8.03 Persen, FSPMI Sumut: Rezim Upah Murah Bangkit

18/10/2018, 19:15 WIB | Editor: Budi Warsito
Kenaikan UMP 2019 8.03 Persen, FSPMI Sumut: Rezim Upah Murah Bangkit
Ilustrasi buruh (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Rencana Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang menaikkam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen mendapat kritik pedas dari gerakan buruh. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) menolak rencana penetapan UMP tersebut.

Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018 mendatang. Penetapan upah minimum 2019, merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Jika disimulasikan, UMP di Sumut naik sebesar Rp 171.214 dari UMP 2018 Rp 2.132.188. Penolakan itu disampaikan Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. FSPMI menginginkan, UMP naik sebesar 20-25 persen.

Willy pun menagih janji Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk peduli pada buruh di Sumut. "UMP Sumut saat ini dinilai sangat tidak layak," kata Willy, Kamis (18/10).

Bagi Willy, PP Nomor 78 Tahun 2018 itu menunjukkan bangkitnya upah murah. Hak berunding buruh untuk penentuan upah pun seakan dihilangkan. "Kami selalu menuntut peraturan itu untuk dicabut," ungkapnya.

FSPMI pun menuntut supaya kepala daerah tidak memakai PP 78 untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2019. Penetapan upah minimum, kata dia, yang dilakukan oleh gubernur berdasarkan atas rekomendasi bupati dan Dewan Pengupahan, yang didahului dengan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Bukan berdasarkan inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebut, besarnya kenaikan upah minimum 2019 adalah sebesar 8,03 persen. FSPMI meminta para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengabaikan surat edaran Nomor: B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, tertanggal 15 Oktober 2018.

Apalagi, dalam surat edaran itu ada dugaan Menteri Ketenagakerjaan mengancam gubernur, bupati dan wali kota. Apabila kepala daerah tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan PP 78/2015, maka bisa diberhentikan sebagai kepala daerah.

“Bagi buruh tidak ada kaitan antara penetapan upah minimum dengan pencopotan kepada daerah. Kami menilai surat edaran Menaker tersebut sangat provokatif dan memancing suasana yang tidak kondusif di kalangan buruh di seluruh Indonesia, serta mencerminkan arogansi penguasa terhadap kaum buruh,” kata Willy

"FSPMI Sumut mendesak menaker untuk mencabut surat edaran tersebut dan meminta kepada kepala daerah untuk mengabaikan isi surat tersebut," tandasnya.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up