JawaPos Radar

Pengusaha Apresiasi Legaliltas Vape Melalui PMK 146

18/07/2018, 05:44 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Pengusaha Apresiasi Legaliltas Vape Melalui PMK 146
Seorang pria sedang mengisap vape (Reuters)
Share this image

JawaPos.com - Langkah pemerintah dalam memberlakukan cukai bagi Produk Hasil Tembakau Lainnya (HPTL) diapresiasi oleh pengusaha vape di Indonesia. Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menghargai pemerintah dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010./2017 (PMK 146) yang dianggap sebagai tahapan yang baik bagi industri vape untuk lebih berkembang.

“Kami mengapreasiasi upaya nyata pemerintah yang telah mengatur vape dan HPTL secara spesifik serta terpisah dari rokok. Melalui peraturan ini, pemerintah telah mengakui eksistensi vape di Indonesia dan sudah menjadi produk legal. Sekarang, saya melihat ada sebuah peluang besar yang tidak hanya berlaku bagi industri vape, tapi juga bagi industri HPTL lainnya,” kata Aryo, Rabu, (18/7).

Di masa mendatang, ujar dia, industri vape dan industri HPTL lainnya dapat bertumbuh dengan baik, maka peluang usaha baru akan bermunculan di Indonesia. “Kalau semakin baik maka akan semakin tumbuh pelaku usaha di Indonesia, seperti pengusaha mod vape, baterai, dan lain-lain. Ini merupakan peluang bagus untuk negara."

Kepala Subdit Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Sunaryo mengatakan, selain PMK 146, penyeragaman kemasan liquid vape di pasaran menjadi empat volume, yakni 15 ml, 30 ml, 60 ml, dan 100 ml juga akan diterapkan.

Peraturan cukai yang terangkum dalam PMK 146 mengenai tarif cukai hasil tembakau menetapkan besaran cukai senilai 57 persen dari Harga Jual Eceran (HJE). Produk HPTL yang dikenakan cukai adalah rokok elektrik, vape, tembakau molase, tembakau hirup, dan tembakau kunyah.

Dengan berlakunya PMK 146, maka produk HPTL sudah diatur dan resmi di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempersilahkan seluruh produsen produk HPTL untuk memulai memenuhi persyaratan dan perizinin yang berlaku untuk perdagangannya.

Mengenai penerapan peraturan tersebut, Sunaryo mengatakan bahwa terdapat perpanjangan waktu bagi pengusaha vape untuk mengurus pita cukai sampai dengan tiga bulan ke depan. “Meskipun peraturan ini (PMK 146) sudah berjalan sejak awal Juli, namun di pasaran masih terdapat beberapa liquid vape yang belum dikenakan pita cukai. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengusaha vape yang sudah terlanjur mengeluarkan produknya untuk menjaga stok."

(met/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up