JawaPos Radar

Pro dan Kontra Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iwan Bule Engga Masalah

18/06/2018, 16:25 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Pro dan Kontra Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iwan Bule Engga Masalah
Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan. (Siti Fatonah/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kempemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Pol Mochamad Iriawan. Sebelumnya sekretaris daerah (Sekda) Iwa Karniwa dilantik sebagai Plh, Rabu (13/6) lalu.

Namun, ditunjukknya Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuai kontroversi dari beberapa pihak. Selaku perwira yang baik, kata Iriawan, dirinya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perihal adanya pro kontra, hal tersebut merupakan hal yang biasa di Indonesia.

"Enggak masalah, namanya juga demokrasi. Mungkin berbeda pendapat tapi tujuannya sama," kata Iriawan di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6).

Dirinya tetap profesional menjalankan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang. Dengan ditunjuknya sebagai Pj Gubernur ke depannya akan berkonsolidasi dengan para jajarannya di Pemerintah Provinsi Jawar.

"Tentu kami akan ke dalam merapatkan barisan bersama SKPD yang ada. Dengan kepala dinas, asisten, termasuk ke wilayah Bupati, Wali Kota, dan lainnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyanggah anggapan tersebut. Tenggat waktu pelaksanaan pilkada yang menyisakan satu pekan lagi menjadi alasannya.

Menurutnya dengan waktu relatif sebentar ini tak banyak yang dapat dilakukan oleh seorang Pj terutama terkait kepentingan pilkada. Sehingga Soni berharap anggapan tersebut tidak disematkan atas keputusan penunjukan Iriawan.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar masyarakat sebaiknya mengawasi segala kebijakan yang nanti dibuat oleh Iriawan. Sehingga dapat disimpulkan netralitas seorang Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Pilkada tinggal minggu depan, apa yang bisa dilakukan seorang Pj? Diawasi saja netralitas dan kebijakannya," ujar Soni kepada JawaPos.com, Senin (18/6).

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendari, Bahtiar juga menegaskan bahwa pelantikan Iriawan telah sesuai prosedur. Pasal 201 (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dianggap sebagai payung hukum pengisian posisi tersebut.

"Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bahtiar.

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga menjadi penguat bahwa pelantikan ini tidak menyalahi aturan. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya meliputi Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga non-struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jendral, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Jabatan lain yang setara.

Selain itu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 juga telah mengatur terkait penunjunjak Pj Gubernur ini. Atas dasar itulah Bahtiar memastikan bahwa Kemendagri telah bekerja sesuai aturan. "Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Bahtiar

(ona/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up