JawaPos Radar

SAKA Somasi PPID Utama Pemprov Aceh

18/04/2018, 15:24 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Pemprov Aceh
Siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) Razikin Akbar saat mengikuti sidang di kantor Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh, Aceh. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) memberikan somasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Pasalnya, PPID tidak mengindahkan putusan Komisi Informasi Aceh (KIA).

Surat somasi dilayangkan siswa SAKA Sektor Tambang Razikin Akbar melalui kuasa hukumnya. Yakni, Askhalani, Zulkifli dan Rizki Darmawan dari Kantor Advokat ARZ & Rekan.

Kuasa hukum Razikin Akbar, Rizki Darmawan mengatakan, somasi dilakukan karena PPID tidak melaksanakan putusan KIA nomor 018/I/KIA-A/2018. Sebelumnya, kliennya telah menjalani sidang sengketa informasi atas permintaan dokumen terkait pertambangan.

Melalui putusannya, KIA menyatakan bahwa sebagian dokumen yang diminta tersebut merupakan informasi terbuka dan dimiliki Rizki Darmawan. "Serta harus diserahkan oleh PPID utama Aceh," kata Rizki di Banda Aceh, Rabu (18/4).

Adapun amar putusan dari KIA Aceh pada Rabu 17 Januari 2018 antara lain menyatakan, informasi publik a quo adalah informasi yang terbuka. Kemudian menerima sebagian permohonan pemohon karena informasi publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasi termohon. Lalu memerintahkan termohon untuk menyerahkan salinan dokumen yang dikuasai kepada pemohon selambat–lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima termohon.

Dokumen-dokumen itu terdiri atas izin usaha pertambangan, rencana reklamasi, laporan tim peneliti reklamasi, AMDAL, Izin Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas Perusahaan PT Pinang Sejati Wati, PT Beri Mineral Utama, KSU Ni’mat Sepakat, dan KSU Tiega Manggis.

"Sejak putusan KIA dikeluarkan, klien saya sudah pernah mendatangi PPID utama Aceh untuk mengambil data tersebut. Namun mereka beralasan bahwa dokumen yang dimintai belum diserahkan SKPA terkait. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Karena itu kami menyampaikan somasi ini," ungkapnya.

Dalam surat somasi itu, PPID Utama Aceh diminta agar menyerahkan dokumen sesuai dengan putusan KIA. Selambat–lambatnya tujuh hari kerja sejak somasi diterima. Apabila somasi tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika somasi tidak diindahkan, dokumen juga tidak diberikan, maka kami akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tegas Rizki.

(mal/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up