JawaPos Radar

Mengganggu Akses Jalan, 150 Lapak PKL Dibongkar

18/02/2016, 13:05 WIB | Editor: Ilham Safutra
Mengganggu Akses Jalan, 150 Lapak PKL Dibongkar
Petugas Satpol PP membongkar lapak PKL yang berada di atas trotoar di Jakarta Pusat (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Sebanyak 150 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di dibongkar paksa oleh aparat Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Dari seluruh lapak, 120 lapak tersebar di Jalan Samanhudi, Kecamatan Sawah Besar dan 30 lapak di Jalan Serdang 1, Kemayoran.

Camat Sawah Besar, Martua Sitorus mengatakan, penertiban itu harus dilakukan karena keberadaan lapak tersebut memakan badan jalan. Sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Sebagai contoh, pada beberapa waktu lalu saat terjadi kebakaran, mobil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tidak bisa masuk karena akses jalan yang sempit karena adanya pot besar ditempatkan di badan jalan milik salah satu lapak PKL. Padahal para PKL itu sudah direlokasi ke Pasar Baru Metro Atom, namun tidak mau pindah.

”Pedagang enak kok, kita tempatkan di Pasar Baru Metro Atom di lantai 4,” kata Martua Sitorus dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Kamis (18/2).

Sebelum ditertibkan, imbuhnya, pihak Kecamatan Sawah Besar telah mensosialisasikan dan memberikan surat peringatan kepada para pedagang. Namun hingga Rabu (17/2) belum juga dikosongkan. Sehingga ratusan lapak PKL itu harus dieksekusi. ”Lapak PKL yang kita bongkar sekitar 120 unit,” ungkapnya.

Selain menertibkan ratusan lapak PKL, petugas juga membongkar 12 pot besar yang berdiri di akses jalan masuk ke kawasan Pasar Baru.

Di lokasi lain, lapak PKL yang berada di atas saluran di Jalan Serdang I, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Keberadaan lapak PKL tersebut juga menutup akses keluar masuk warga RSU Kemayoran.

Lurah Serdang, Heru Supriyono mengatakan ada 30 lapakb pedagang yang dibongkar karena berdiri di atas saluran. Selanjutnya saluran yang sudah dibebaskan dari keberadaan bangunan liar, pihaknya meminta Suku Dinas (Sudin) Tata Jakarta Pusat untuk melakukan normalisasi saluran guna menanggulangi banjir. (cds/iil/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up