alexametrics

Digelontor Rp 107,05 Triliun, DIPA Jateng Tersedot untuk Pendidikan

17 Desember 2018, 15:30:22 WIB

JawaPos.comProvinsi Jawa Tengah mendapat alokasi APBN sebesar Rp 107,05 triliun pada tahun anggaran 2019. Alokasi terbesar tersedot untuk fungsi pendidikan, yakni Rp 10,08 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng, Sulaimansyah mengatakan, alokasi APBN ini naik dari Rp 104,45 triliun di tahun lalu. Dimana dahulu alokasi terbesar berada pada fungsi ekonomi.

“Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan fiscal 2019 yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM). Alokasi pendidikan meningkat cukup tajam sampai Rp 10,08 triliun. Konsen Jateng adalah membangun SDM,” kata Sulaimansyah seusai Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Senin (18/12).

Adapun alokasi belanja kementerian dan lembaga yang ada di Jateng yakni sekira Rp 37,70 triliun. Untuk DIPA dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 Rp 69,349 triliun. “Naik 5,9 persen dibanding tahun 2018. Dari Rp 65,46 triliun,” sambungnya.

Alokasi kenaikan terbesar ada di dana insentif daerah. Atau yang diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja keuangan yang mumpuni. Yakni sebanyak Rp 1,369 triliun.

“Dia pertama harus memperoleh opini WTP laporan keuangannya. Kedua, dia tingkat kesejahteraanya meningkat. Diukur dari pembangunan. Termasuk, pemerataan di daerah itu sendiri. Ada indikatornya,” terangnya. 

Jateng memperoleh 4,35 persen dari alokasi nasional, sebesar Rp 2.462,10 triliun. “Lebih besar dibanding tahun lalu. Tapi penyerahan awal. Di 2018, di perjalanannya ada penambahan alokasi Rp 3 triliun. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang hibah luar negeri dan baru bisa diproses di tahun bersangkutan,” cetusnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap alokasi ini nantinya bisa untuk semakin banyak kepentingan belanja modal. “Hilangkan terlalu banyak mark up, rapat dan acara seminar. Integritas ditekankan betul-betul. Agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.

Selain itu, kunjungan kerja beserta studi banding juga harus bisa diminimalisir. Kecuali itu memang yang berhubungan dengan proyek tertentu dan membutuhkan kajian.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (gul/JPC)



Close Ads
Digelontor Rp 107,05 Triliun, DIPA Jateng Tersedot untuk Pendidikan