alexametrics

Senat UIN Bandung Ajukan Judicial Review UU/RUU Kontroversial

17 Oktober 2019, 13:15:01 WIB

JawaPos.com –Senat Mahasiswa UIN Bandung bekerjasama dengan Voice Without Notice (VWN) Institute selenggarakan diskusi publik menyoal serangkaian Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial, diantaranya UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan. Dalam diskusi ini, Senat Mahasiswa UIN Bandung akan mengajukan judicial review UU KPK dan RUU kontroversial yang telah dibuat pemerintah dan DPR.

Diskusi yang dihadiri Wakil Rektor III UIN Bandung, Dr. H. Ah. Fathoni, M. Ag dan melibatkan 12 organisasi mahasiswa se-Bandung ini dilaksanakan kemarin (15/10) di Aula Fakultas Adab dan Humaniora Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. “Melalui diskusi ini, kami mendorong adanya Judicial Review atas poin-poin kontroversial pada UU KPK yang telah ditetapkan,” kata Umar Ali Muharrom, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/10).

Umar menjelaskan diskusi ini merupakan bentuk kegelisahan segenap mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Bandung atas beragam persoalan publik di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. Selain pengajuan adanya Judicial Review, Senat Mahasiswa UIN Bandung juga meminta Pemerintah untuk lebih mencurahkan perhatian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama terkait Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), perampasan tanah petani, kriminalisasi buruh dan petani, dan beragam problem kebangsaan lainnya.

“Kebijakan Pemerintahan Jokowi di periode kedua nantinya harus lebih menunjukkan keberpihakannya kepada penyelesaian persoalan publik, terutama kelompok lemah dan marjinal seperti buruh dan petani. Jika tidak, akan meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Umar.

Dalam diskusi bertajuk ‘Terbentuknya Independensi Pengetahuan Mahasiswa UIN Bandung Terhadap Polemik Nasional (UU/RUU Kontroversial)’ ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi, diantaranya menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap semua RUU dengan melibatkan elemen mahasiswa, dan menjalankan prosesnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Terkait UU Pesantren, Pemerintah diharapkan lebih memperjelas makna pesantren secara filosofis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selaku Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Umar pun turut mengimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi melalui saluran media dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Sementara bagi elemen mahasiswa, menurutnya penting untuk terus menjaga idealisme dan independesi mengingat mahasiswa adalah agen perubahan bagi generasi bangsa di masa depan

Editor : Bintang Pradewo



Close Ads