JawaPos Radar

Otsus Papua Butuh Regulasi

17/09/2016, 04:06 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Otsus Papua Butuh Regulasi
Wakil Gubernur Papua Barat Irene manibuy (Dok. JPNN.com/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Gubernur Papua Barat Irene manibuy mengungkapkan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 2% yang dialokasikan dari dana APBN Pusat, belum digunakan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi.

Menurut dia, dana yang diberikan oleh negara untuk orang asli Papua tersebut sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh APBN Nasional.

Anggaran 2% tersebut bagi Papua cukup besar hingga tahun 2016 mencapai kurang lebih 5 Triliun, untuk Papua Barat sekitar 3 Triliun belum ditambah lagi dengan dana isolasi daerah tertinggal baik di Papua maupun Papua Barat.

Tujuan dari itu semua adalah percepatan pembangunan di tanah Papua sebagai tujuan dari UU Otsus. Tetapi pada kenyataanya sampai sekarang ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana otsus dan bagaimana pertanggungjawabanya.

Maka dari itu, tidak ada spesifikasi tentang penerapan dana Otsus, yang tentunya menjawab tantangan UU 21 Tahun 2001 bagi orang Papua di Tanah Papua. ”itu visi kami jika diberi kesempatan” ujarnya dikutip dari Radar Sorong (Jawa Pos Group), Sabtu (17/9).

Sisa dana Otsus itu akan diperuntuhkan untuk kesehatan, pendidikan, perekonomian rakyat, afirmatif lainya, dan berikut inftrastruktur Otsus dengan tambahan dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Irene menyangkan dampak dana Otsus untuk orang asli Papua yang masih sangat kecil. Sebab, dia sama sekali belum melihat sekolah Otsus, Rumah Sakit Otsus, Apotik Otsus, hingga 15 tahun berjalan ini tidak ditemukan sama sekali.

Untuk itu, menurut Irene, dana Otsus saat ini membutuhkan regulasi seperti perdasus atau peraturan pemerintah untuk melaksanakannya. (dar/fab/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up