alexametrics

LPSK Diminta Lindungi Aktivis Pemantau Pemilu

17 Maret 2019, 08:37:03 WIB

JawaPos.com – Lembaga pemantau pemilu kerap mendapatkan intimidasi dari sejumlah oknum pada Pemilu serentak 2019. Salah satunya dirasakan Kawal Pemilu Kita (KPK). Mereka pun meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah, Syaifudin Anwar, mengatakan permintaan itu merujuk pada sejumlah kasus intimidasi dalam menjalankan tugas. Sehingga banyak anggota KPK yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian karena tidak ada jaminan keselamatan.

Padahal, lanjut dia, keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal tersebut tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti dalam suatu perkara.

Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan. Terlebih dalam momentum Pemilu. Seluruh kasus yang muncul pasti ada hubungannya dengan persaingan antara para peserta pemilu dari legislatif maupun eksekutif.

“Kami merasa sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan perangkat hukum khusus tentang perlindungan terhadap saksi,” kata dia, Sabtu (16/3).

Menurut etiadaan jaminan bagi saksi memicu saksi enggan untuk memberi keterangan, terutama dalam sejumlah kasus yang berhubungan dengan pasangan petahana, baik legislatif maupun Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

KPK Jawa Tengah, tambah dia, kerap mendapatkan teror dari berbagai pihak. Pihaknya dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan seluruh anggota KPK selama menjalankan pemantauan.

Sekaligus itu mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KPK memohon perlindungan kepada LPSK.

Permintaan jaminan keamanan itu karena terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki KPK. Harapannya, bisa menjamin pada saat saksi dari KPK akan memberikan keterangan.

“Tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian,” ujarnya.

“Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP,” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, KPK merupakan salah satu lembaga yang menyoroti kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo serta sebanyak 31 bupati dan wali kota Jawa Tengah.

Mereka ditetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena selaku pejabat negara secara langsung mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Editor : Yusuf Asyari

Copy Editor :

LPSK Diminta Lindungi Aktivis Pemantau Pemilu