JawaPos Radar

Di Batam, Transportasi Online Dilarang Beroperasi

17/01/2018, 21:05 WIB | Editor: Budi Warsito
Di Batam, Transportasi Online Dilarang Beroperasi
Rapat FKPD Kota Batam dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (songkok hitam). Rapat ini membahas soal operasional transportasi online di Batam. (Boni Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam terkait izin transportasi online di Batam, Rabu (17/1) menghasilkan keputusan cukup mengejutkan.

Rapat yang dilangsungkan di lantai 4 Gedung Wali Kota Batam ini memutuskan penghentian operasional transportasi online di Batam sampai ada izin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri.

"Sepanjang belum ada izin, tolong tahan diri. Jangan dulu beroperasi, kalau izinnya sudah keluar baru beroperasi," kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang memimpin rapat ini.

Nuryanto mengatakan, dalam rapat ini juga disepakati beberapa hal. Salah satunya adalah, konsekuensi jika nantinya terjadi pelanggaran. Kepolisian katanya, dalam hal ini berwenang menindak atau menilang sebagaimana Undang-Undang terkait lalu lintas.

Pihak keamanan akan menjalankan tindakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik terhadap taksi online yang beroperasi, maupun terhadap oknum-oknum yang melakukan sweeping.

"Kita sepakat hukum ditegakkan. Kalau tetap beroperasional juga, bukan hanya ditilang. Kalau ada sweeping atau main hakim sendiri di lapangan, yang main hakim itu akan diproses sesuai hukum pidana," kata Nuryanto seusai rapat tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam ini.

Rapat ini juga menghasilkan rekomendasi agar pemerintah dalam hal ini, Dishub Provinsi Kepri segera memfasilitasi legalitas perizinan taksi online. Itu sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017. "Spiritnya kita mendesak. Kita rekomendasikan ke provinsi segera tindaklanjuti Permenhub ini," kata Nuryanto.

Nuryanto juga menjelaskan bahwa, perwakilan pihak transportasi online yang hadir pada dasarnya setuju untuk menunggu. Namun, mereka meminta pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari hasil rapat ini.
"Dari perwakilan asosiasi driver online juga sepakat. Mereka bilang akan taat hukum. Ini tugas Pemko Batam untuk koordinasi ke provinsi, agar segera ditindaklanjuti," tambah Nuryanto.

Sementara itu, Wali Kota Batam HM Rudi enggan berkomentar terkait hasil rapat ini. Ia langsung meninggalkan ruang rapat tanpa memberi tanggapan kepada wartawan.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up