alexametrics

Minta Copot Kepala ORI Sumut, Mahasiswa Malah Bingung Ditanya Wartawan

16 Oktober 2018, 14:29:49 WIB

JawaPos.com- Gedung DPRD Sumatera Utara didatangi massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Ombudsman, Selasa (16/10). Massa menuntut pencopotan Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumut Abyadi Siregar karena dituding melanggar kode etik internal. 

Aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WIB, molor. Begitu massa datang mereka langsung berorasi. Terhitung jumlah massa hanya sekitar 26 orang. 

Massa mengklaim berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri di Kota Medan. Mereka membawa poster desakan untuk mencopot Abyadi. 

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Uan Haleluddin Dalimunthe menuding Abyadi tidak independen. Lantaran dia membuat polling soal pemilihan presiden 2019 di akun facebooknya. “Kami merasa kecewa dengan Abyadi karena telah melanggar kode etik internal,” ungkapnya lewat sebuah megaphone putih. 

Yang cukup membingungkan, massa yang ada di barisan sedikit kurang ramah dengan awak media. Mereka seakan menghindar saat sesekali ditanyai. Padahal awak media hanya bertanya dari mana asal kampus mereka. 

Seorang massa yang ditanyai awak media hanya mengarahkan agar semua pertanyaan dilontar ke orang yang berada di depan. Setelah beberapa saat berorasi, anggota DPRD Sumut, Indra Alamsyah turun dari gedung. Dia menemuimahasiswa yang berunjuk rasa. 

Indra menerima aspirasi para mahasiswa. Soal tudingan kepada Abyadi yang dianggap mencoreng citra baik Ombudsman, Indra mengaku masih akan mempelajarinya. “Wajarlah masyarakat menyampaikan aspirasi. Kami juga akan memanggil pihak Ombudsman untuk mempelajari. Kalau memang ini benar, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. Ini by proses,” ujarnya. 

Sementara itu Uan kepada awak media kembali menegaskan, bahwa Abyadi sudah melanggar kode etik Internal Ombudsman karena melakukan polling. Dia mendesak agar DPRD Sumut memanggil Abyadi. Namun sayangnya, ketika ditanya soal kode etik yang dilanggar, dia tampak kebingungan.”Sepengetahuan saya itu melanggar kode etik,” ungkapnya.

Usai ditanggapi DPRD Sumut, massa kemudian membubarkan diri. Aksi hanya berlangsung sebentar dan hanya dijaga oleh Satuan Pengamanan (Satpam) Gedung DPRD.

Soal unjuk rasa itu Abyadi langsung angkat bicara. Menurutnya, aksi itu sarat kepentingan. Sebab selama ini dia juga sudah memberikan klarifikasi. Bahkan hingga permintaan maaf soal polling itu. “Yang mereka persoalkan ini apa. Sekarang kan sudah proses di Bawaslu. Saya pun berterimakasih kepada Bawaslu. Saya sudah memberi klarifikasi. Lalu apa yang dipermasalahkan,?” 

Soal tuntutan pencopotan dirinya, Abyadi heran. Sebab selama ini dia menganggap kinerjanya  dalam pengawasan publik cukup baik. “Ada motif yang tidak baik dari rangkaian kegiatan ini. Ini tantangan bagi saya yang selama ini mengawasi pelanggaran publik bersama kawan-kawan media,” tandasnya. 

Mantan jurnalis salah satu harian terbitan Kota Medan itu memang dikenal cukup berani membongkar beberapa kasus pelanggaran publik yang cukup besar. Diantaranya adalah kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di SMA Negeri 2 Medan, yang sempat menuai polemik. Yang teranyar adalah kasus pemutusan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) mahasiswi IPB asal Kabupaten Simalungun. Beasiswa Arnita kembali dilanjutkan setelah kasus itu mencuat ke publik

 

Editor : Dida Tenola

Reporter : (pra/JPC)



Close Ads
Minta Copot Kepala ORI Sumut, Mahasiswa Malah Bingung Ditanya Wartawan