alexametrics

Gubernur Kalteng Tegaskan Tolak Izin Tambang Baru

16 September 2021, 21:52:46 WIB

JawaPos.com – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan menolak perizinan tambang baru di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Alasannya, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai, Tanah Berkah, Kalteng itu menyebut banyaknya perizinan akan berdampak pada kondisi alam.

Hal itu juga dipicu oleh fakta ketika musim hujan datang, hampir pasti sebagian besar wilayah Provinsi Kalteng akan banjir. Tidak peduli hujan mengguyur dalam skala ringan, atau berat. Nah, kerusakan dan kerugian masyarakat disebut Sugianto bisa melemahkan perekonomian tingkat daerah maupun tingkat regional.

Dilansir dari Prokalteng.co (Jawa Pos Grup), Sugianto mengaku sebenarnya sudah lama membuat rencana aksi penanganan banjir di Kalimantan Tengah dengan koordinasi kepada pemerintah pusat. Salah satunya, dengan jembatan layang yang rencananya pada 2022 sudah bisa dilalui. Upaya jangka pendek lainnya adalah, membantu masyarakat terdampak banjir dengan sembako dan merelokasi warga ke tempat yang aman. Selain itu, saat banjir terjadi akan memperbanyak dapur umum.

Sedangkan untuk jangka panjang, mengevaluasi dan monitoring kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan serta usaha lainnya yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Khusus untuk pertambangan, diwajibkan melakukan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan. “Dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang ketat, sehingga dipastikan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menurut Sugianto, dengan beralihnya perizinan dan pengawasan pertambangan ke pemerintahan pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan pengelolaan sumber daya mineral lebih selektif dan teliti. Tujuannya jelas, supaya dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan dapat diminimalisasi.

Berkaitan sering terjadinya banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, gubernur akan menolak Izin Usaha Pertambangan Baru apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir yang selama ini melanda di wilayah Kalimantan Tengah.

“Kami meminta kepada Kementrian ESDM untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan baru dulu. Kami juga meminta perizinan yang sudah mati untuk tidak diperpanjang lagi. Dampaknya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kurang baik,” tukasnya.

Berdasarkan, hasil evaluasi dan peninjauan gubernur, perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Tengah seperti pertambangan emas, zirkon, kuarsa, bijih besi, dan batu bara belum memberikan dampak positif pada masyarakat. Dikatakannya, desa-desa sekitar pertambangan dari segi infrastruktur seperti jalan,  jembatan, sekolah, hingga listrik masih mini.

Masyarakat sekitar tambang masih belum sejahtera. Dampak buruk lain, kegiatan pertambangan menimbulkan lubang-lubang bekas tambang yang sebagian besar belum direklamasi. Sugianto Sabran juga membentuk Satgas Pengawasan yang terdiri dari tim teknis dan forkopimda.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan nantinya ditemukan pelanggaran-pelanggaran, Gubernur Sugianto akan menindak dengan tegas sesuai dengan kewenangannya. “Langkahnya, kita berikan peringatan, ditegur untuk dibina. Kalaupun masih tidak bisa, tentu saja ini menjadi urusan hukum dan perlu ada efek jera bagi para pelanggar yang merusak lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah. Kami serahkan ke penegak hukum dan kementrian terkait,” kata Sugianto Sabran.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads