JawaPos Radar

Pekerja Asing Ilegal Menghantui Pariwisata Pulau Lombok

16/09/2016, 22:23 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Pekerja Asing Ilegal Menghantui Pariwisata Pulau Lombok
Ilustrasi: Pantai Senggigi. (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pekerja asing ilegal menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Lombok Barat (Lobar). Tidak sedikit pula yang mengais rezeki dengan memanfaatkan sektor pariwisata. 

Banyak investor asing yang datang sekaligus membawa pekerjanya. Seperti di cafe, restoran, villa, dan hotel. 

Data Dinas Sosial, Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disosnakertrans) mencatat sebanyak 29 pekerja asing yang beraktivitas di Lombok Barat.

"Itu data dari Januari hingga Agustus 2016," kata Kepala Disosnakertrans Lobar HM Syukron dikutip dari Lombok Pos (Jawa Pos Group), Jumat (16/9). 

Syukron patut berbangga lantaran dinas yang dipimpinnya merupakan pemasok PAD terbesar sementara ini. Pihaknya memperoleh Rp 441 juta yang bersumber dari retrebusi IMTA.

Meski demikian, keberadaan pekerja asing ini kerap "menghantui" pekerjaannya hingga membuat pusing. Terutama mereka yang ilegal. 

Kemarin, petugas imigrasi menemui Syukron di ruang kerjanya. Informasi mengenai pekerja asing inipun terungkap. 

Salah satu kasus terjadi di sebuah kafe di kawasan Senggigi. Petugas dari seksi penindakan Kantor Imigrasi Mataram itupun menceritakan sekelumit mengenai keberadaan pekerja asing. 

Ternyata, pekerja asing ilegal mengintai NTB khususnya Lobar. Kasus lainnya terjadi di kawasan wisata Gili Gede, Sekotong. Salah satu villa di sana pun bermasalah lantaran diduga ada keterlibatan pihak asing. 

Kasubdit Pengawasan Ketenaga Kerjaan Lombok Barat I Made Sulendra menegaskan, ada tim yang dibentuk untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing tersebut. 

Bahkan, beberapa waktu lalu pihaknya berhasil menangkap seorang pekerja asing yang tidak memiliki izin tinggal. 

"Tapi sudah dideportasi oleh imigrasi," ungkap dia.

Lantas, bagaimana pola pengawasannya? Menurut dia, pihaknya bersama tim yang terdiri atas imigrasi, dinas tenaga kerja, dan aparat penegak hukum sudah sering turun lapangan. Hingga kini terdapat 473 perusahaan di Lobar yang harus diawasi. 

Hanya saja kelemahannya, perusahaan itu hanya diawasi dua orang petugas. Padahal, idealnya 80 perusahaan diawasi satu orang. Sehingga dibutuhkan delapan pengawas. 

Hal itupun sudah diusulkan kepada pemerintah pusat. Adapun yang kerap diawasi adalah terkait dokumen seperti Kitas, Imta, dan rencana penempatan tenaga kerja asing (RPTKA). 

Pengawasan terhadap pekerja asing itupun diperketat menyusul berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

Nah, jika pekerja asing itu tidak mengantongi syarat sesuai dengan undang-undang, maka akan langsung berkoordinasi dengan imigrasi. "Tindakannya ya langsung deportasi kalau memang tidak memenuhi syarat," ungkap dia. (*/r5/fab/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up