JawaPos Radar

Retribusi Parkir Batam Minim, DPRD: Itu Tanggung Jawab Dishub

16/08/2018, 21:37 WIB | Editor: Budi Warsito
Retribusi Parkir Batam Minim, DPRD: Itu Tanggung Jawab Dishub
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman (Boni Bani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Permasalahan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor retribusi parkir, dinilai menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Karena memang, Dishub Kota Batam memegang sistem pengelolaan parkir di Batam. Termasuk rencana pengembangan dan perbaikan sistemnya.

Sampai saat ini, belum ada terobosan dari Dishub terkait dengan upaya membangun sistem yang menguntungkan bagi Pemkot Batam. Terlebih lagi, saat ini Batam sangat memerlukan sokongan dana untuk mendukung berbagai program.

"Masalahnya di Dishub, mereka tidak memenuhi target yang diberikan. Padahal, target tersebut berdasarakan bahasan dari banyak pihak, dari pertimbangan kemampuan Dishub juga," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman di ruangannya, Kamis (16/8).

Saat ini lanjutnya, target PAD dari sektor retribusi parkir sebesar Rp 10 miliar, baru terealisasi Rp4 miliar lebih. Memang menurutnya masih terlalu dini untuk menghakimi kalau PAD retribusi parkir tersebut sulit terpenuhi.

"Masih ada empat bulan lagi, masih mungkin target tersebut bisa dicapai," kata Hendra lagi.

Status pemegang kendali kebijakan di Dishub Kota Batam, lanjut Hendra, juga mestinya menjadi perhatian Pemkot. Saat ini, status Pelaksana Tugas (PLT) Kadishub yang diemban Rustam Efendi hanya pada batasan administrasi, akan sangat menyulitkan untuk membawa kabar baik akan perubahan sistem parkir.

Seharusnya, Pemkot Batam bisa mempercepat penunjukkan siapa Kadishub yang baru. Sehingga, dengan begitu bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Salah satunya membuat terobosan pengelolaan parkir. "Kalau seperti ini (baru PLT) mana bisa ambil kebijakan, harus segera ditunjuk siapa kadishub definitifnya," kata Hendra lagi.

Ketiadaan Kadishub seperti saat ini, juga berimbas pada bagaimana nantinya pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang dijalankan. "Jangan nanti karena hanya PLT menjadi lepas tanggungjawab Dishub," kata Hendra lagi.

DPRD sendiri telah menyuarakan bagaimana pengelolaan parkir bisa dijalankan secara profesional. Menggunakan sistem yang bisa diukur sehingga potensi hilangnya PAD bisa segera diminimalisasi.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up