JawaPos Radar

Sebelum Terjaring OTT, Siswanto Dilaporkan Kasus Dugaan Pemalsuan

16/02/2018, 11:04 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kades OTT
TUNDUK: Siswanto saat digelandang di Polres Malang, Kamis (15/2) (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kepala Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Siswanto, 48, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polhukam dan Polres Malang, Rabu (14/2).

Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar terhadap perizinan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan izin mendirikan bangunan (IMB), pembangunan perumahan di Kalisongo.

Jumlah uang pelicin yang dia minta sebesar Rp 140 juta, untuk memuluskan perizinan ini. Syarat untuk mengurus di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah tanda tangan dari kepala desa dan masyarakat sekitar.

Namun, pelapor alias korban baru membayarkan sejumlah Rp 27,5 juta yang dibayarkan sebanyak tiga termin.

Ternyata, sebelum terciduk oleh tim Saber Pungli, Siswanto pernah dilaporkan untuk kasus pemalsuan tanda tangan. "Tersangka pernah dilaporkan untuk kasus pemalsuan. Pelapornya orang yang sama," kata Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK, tanpa menyebutkan nama pelapor, Kamis (15/2).

Berdasarkan hasil penelusuran JawaPos.com, Siswanto pernah dilaporkan oleh salah satu pengembang perumahan, Supandi.

Supandi yang merupakan warga Surabaya melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk surat-surat tanah.

Dugaan pemalsuan tanda tangan yang terjadi itu terkait surat pernyataan tentang tanah seluas 8.090 m2 di buku letter C Desa Kalisongo, Kecamatan Dau dan surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik tentang tanah seluas 8.090 m2 di letter C desa Kalisongo Kecamatan Dau.

Dari dua surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan atas nama Supandi bermaterai. Padahal, Supandi merasa tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut.

Berdasarkan dua surat pernyataan tersebut seolah Supandi telah membeli tanah menjadi hak miliknya dan belum ada jual beli atas tanah tersebut karena belum ada pelunasan dari seluruh harga tanah.

"Nama pelapornya siapa, tidak perlu saya beritahu. Karena kami harus melindungi pelapor," tegas Wakapolres Malang, Kompol Deky Hermansyah, kepada JawaPos.com.

Dia menjelaskan, untuk dugaan pungli ini, pelapor pernah melaporkan kejadian ini ke Polres Malang, November 2017 lalu.

Polres Malang kemudian melakukan klarifikasi dan berkirim surat kepada Inspektorat. Isinya adalah permintaan agar proses perizinan Supandi dipercepat.

Namun rupanya upaya ini tidak membuahkan hasil. Siswanto tetap saja abaikan permintaan ini dan keukeuh meminta sejumlah pelicin.

"Pelapor merasa rugi, karena investasinya tidak jalan. Akhirnya melaporkan ke Polhukam. Rabu, kami tangkap dengan barang bukti uang Rp 7,5 juta," tandasnya.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up