JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kadin Nunukan Usulkan Perdagangan Perbatasan Dilegalkan

15 Desember 2018, 05:10:59 WIB
Kadin Nunukan Usulkan Perdagangan Perbatasan Dilegalkan
ILUSTRASI PASAR. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan perdagangan lintas perbatasan Kabupaten Nunukan, dengan Tawau, Malaysia dilegalkan. (Ari Purnomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan perdagangan lintas perbatasan Kabupaten Nunukan, dengan Tawau, Malaysia dilegalkan. Permintaan itu diusulkan ke pemerintah pusat agar di Nunukan diberikan kebijakan impor dan ekspor khusus mengingat Nunukan adalah pulau paling terluar dan membutuhkan bahan pokok asal negara tetangga tersebut.

Ketua Kadin Nunukan, Irsan menegaskan, regulasi bersifat nasional sangat dibutuhkan terhadap perdagangan lintas batas kedua daerah berbatasan, agar stok kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

"Ya, kami juga sudah dua kali mengikuti rapat di Tawau dan mengusulkan untuk dibuka kembali perdagangan di perbatasan. Tapi, tetap yang susah itu aturan dari Malaysia yang sampai saat ini belum ada kejelasan," ungkap Irsan dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (15/12).

Irsan menuturkan, selama ini seringkali terjadi penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan. Hal itu tentu berimbas terhadap perdagangan lintas batas.

Sehingga ketersediaan kebutuhan pangan mengalami kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga.
Irsan juga mengungkapkan sejumlah pengusaha bersedia memasok produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan secara legal asal diberikan izin.

"Semua pengusaha lintas batas di sini (Nunukan) mau dilegalkan tapi terkendala perizinan," tambah Irsan.

Untuk itu ia meminta regulasi khusus semacam otoritas dari pemerintah pusat khusus untuk produk tertentu yang memang masih diimpor dari luar negeri. Apabila pemerintah pusat bersedia menerbitkan regulasinya, tentu dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan bea masuk bagi negara.

"Tidak perlu untuk semua produk. Cukup produk tertentu saja seperti gula pasir, daging, dan bawang merah atau bawang putih," katanya.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : (jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up