JawaPos Radar

Sumbar Kekurangan Banyak Pegawai, Ini Harapan Wagub Nasrul

15/03/2018, 11:19 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Sumbar Kekurangan Banyak Pegawai, Ini Harapan Wagub Nasrul
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mayoritas instansi di Pemprov Sumbar hingga kabupaten/kota mengalami kekurangan pegawai baru. Formasi paling mendesak untuk diisi adalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kontruksi di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menanggapi pernyataan Menteri PAN-RB tentang penelaahan usulan formasi pegawai baru untuk instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB menyebutkan, setidaknya 134 pemerintah daerah (Pemda) dengan belanja pegawai di atas 50 persen tidak bisa mengusulkan formasi pegawai baru untuk sementara waktu.

"Itu sifatnya baru sebatas pidato menteri. Belum pernyataan resmi. Kami di daerah sifatnya menunggu surat resmi tentang itu. Baru ada tindak lanjut. Kalau bicara butuh, Sumbar sangat membutuhkan pegawai baru. Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah," terang Nasrul Abit kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/3).

Sejak diberlakukan moratorium penerimaan CPNS oleh Kemenpan-RB, Sumbar tidak lagi menerima pegawai baru sejak tiga tahun belakangan. Padahal, selama tiga tahun itu, jumlah pegawai yang masuk masa pensiun dari kedinasan cukup tinggi.

"Usulan kami itu sesuai dengan saran Menteri. Untuk guru, itu dari tingkat SD sampai SLTA kita butuh banyak. Lalu untuk tenaga kesehatan. Lalu untuk tenaga kontruksi, sarjana teknik, atau insinyur untuk Dinas Pekerjaan Umum. Saat ini di PU itu pegawainya banyak, tapi yang paham ahli dalam kontruksi itu tidak banyak lagi," terangnya.

Hanya saja, Wagub belum dapat menyebutkan secara rinci berapa jumlah kebutuhan masing-masing instansi. Selain itu, terkait persentase belanja pegawai di Sumbar, ia menyebutkan persentase itu tersebar berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

"BKD sudah rapat dua kali dengan kabupaten/kota. Hasil dari rapat itu sudah ditindaklanjuti pula dengan mengirim surat ke Menpan-RB agar moratorium dicabut, sehingga kekurangan pegawai di Sumbar bisa tertutupi. Karena memang kondisinya tidak saja di provinsi, tapi juga di seluruh kabupaten dan kota, memang sangat membutuhkan itu dibuka kembali. Semoga surat itu nanti dikabulkan," katanya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up