alexametrics

Langkah BC dan Ditjen Perhubungan Laut Awasi Pantai Timur Sumatera

15 Januari 2019, 19:39:12 WIB

JawaPos.com – Bea Cukai (BC) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkutan laut, dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.

Hal ini diharapkan, berimbas pada meningkatnya penegakan hukum; mengintegrasikan pola; dan sistem pengawasan yang dilakukan kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan, tantangan tugas para penegak hukum di laut, membuat sinergi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, sinergi antara Bea Cukai dan Ditjen Hubla merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

“Dalam melakukan pengawasan di laut, aparat penegak hukum dihadapkan dengan modus-modus yang terus berkembang,” ungkap Heru pada acara peluncuran Program NasionaI Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Selasa (15/1).

MoU ini dibuat, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km persegi. Wilayah itu, terdiri dari 3.25 juta km persegi lautan dan 2.55 juta km persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia dengan panjang 99.093 km dan juga berbatasan dengan 11 negara tetangga.

Lingkup nota kesepahaman ini, mencakupp pertukaran data dan informasi; sosialisasi terkait peraturan; kebijakan; dan kewenangan masing-masing instansi serta kerja sama lainnya di bidang pengawasan laut. Elemen data yang dipertukarkan, meliputi data elektronik dan data non elektronik terkait pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkut laut.

Selain kerja sama dengan Ditjen Hubla, Kementerian Keuangan dan Bea Cukai juga telah menjalin sinergi berupa penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa kementerian atau lembaga dan aparat penegak hukum di bidang pengawasan. Diantaranya, MoU Pemanfaatan Jaringan Interpol L24/7 guna Pengawasan Lalu Lintas Barang, dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan MoU Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan TNI.

Sejalan dengan hal tersebut, Bea Cukai juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya. Diantaranya kerja sama Bea Cukai dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Bahan dan Barang dalam Lingkup Ketenaganukliran di Kawasan Pabean Indonesia.

Selain itu, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal Pertukaran Data Penumpang dalam Sistem Passenger Analyzing Unit dengan Data Keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Hukum di Perbatasan.

Editor : Budi Warsito

Reporter : Bobi Bani

Langkah BC dan Ditjen Perhubungan Laut Awasi Pantai Timur Sumatera