JawaPos Radar | Iklan Jitu

Vox Populi Soal Korupsi di Malang Raya (1)

Tiga Kepala Daerah Ditangkap KPK, Kaget Tapi Nggak Boleh Antipati

14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Balai Kota Malang
Balai Kota Malang. (Fisca Tanjung/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Bicara korupsi seperti tidak ada habisnya. Bosan juga sebenarnya. Tapi, bagaimana lagi. Sepertinya, korupsi sudah jadi penyakit kronis para pejabat.

Mereka itu pejabat. Orang yang kita pilih. Seharusnya mereka menjaga amanah. Bukannya malah korupsi. Memangnya suara kita ke mereka murah?

Korupsi di Malang Raya

Kalau momentum kampanye, pejabat-pejabat itu baiknya bukan main. Koar-koar nyaring. Ada yang menjanjikan sekolah gratis, harga beras turun, pembangunan merata, mengurangi kemiskinan, sampai janji memberikan wadah bagi jomblo lapuk biar cepat kawin (yang terakhir cuma ngayal sih).

Tapi ngomong soal nasib jomblo, memang memang ngenes. Sudah usaha percaya kalau doi jadi jodoh kita, eh di tengah jalan mantannya minta balikan. Nggak cukup balikan, doi langsung dilamar. Duh sedih.

Sama sedihnya sama perasaan Kera-kera Ngalam (Arek-arek Malang). Apalagi kalau melihat tingkah pejabatnya. Bagaimanya tidak, semua pimpinan daerah se-Malang Raya kena KPK.

KPK membersihkan malang sampai kinclong. Tak tersisa. Malang Raya Habis. Mulai Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Wali Kota Malang M. Anton, sampai yang terakhir ini Bupati Malang Rendra Kresna juga kena. Lah terus piye nasibe Malang iki? Kudu percoyo nang sopo?

JawaPos.com mencoba mengumpulkan opini Kera-kera Ngalam soal korupsi tiga kepala daerahnya. 13 orang diwawancarai secara random alias acak.

”Kaget sih. Kok sampai tiga-tiganya kena. Awalnya kan cuma Wali Kota Batu itu aja,” kata Sheila Kusuma saat ditanya soal korupsi yang menjerat tiga kepala daerah se-Malang Raya.

Sheila yang terus mengikuti perkembangan berita itu dari koran maupun media online, mengaku prihatin. Dia jadi bertanya-tanya, kok bisa korupsi jadi penyakit akut di Malang.

Apalagi korupsi berjamaah itu juga ikut melibatkan wakil rakyat. 41 anggota DPRD turut jadi tersangka pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. ”Saya sebagai masyarakat Malang kecewa. Apalagi kasus yang sampai (menyeret) semua anggota DPRD itu,” ungkap karyawan PT Telkom itu.

Dia pun mengaku kehilangan rasa kepercayaannya terhadap pemerintahan. "Bukan antipati sih, tapi sedikit tidak respek dengan pemerintahan. Takutnya nanti korupsi lagi korupsi lagi," kata ibu satu anak ini.

Kaget juga dirasakan Fatma Desy. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya itu cuma bisa geleng-geleng kepala pas tahu semua pemimpin daerah se-Malang Raya ditangkap KPK. "Yang langsung terpikirkan sih berarti memang korupsi itu tidak bisa dilakukan secara sepihak atau individu saja. Jadi semacam rantai makanan berkelanjutan yang dapat berdampak pada masyarakat," terangnya. 

Tapi, meskipun begitu, rupanya warga Kota Apel itu nggak selamanya pesimis loh. Mereka masih percaya kalau korupsi itu tergantung pribadi orangnya.

Salah satu orang yang masih percaya dengan roda pemerintah itu adalah Indra Mufarendra. Dia tidak serta merta antipasti terhadap pemerintahan. "Karena di Pemkot pasti masih banyak orang baik, jujur dan komitmen terhadap pekerjaannya. Selain itu kepala daerah penggantinya pasti bakal lebih berhati-hati. Mereka seharusnya bisa belajar dari kesalahan para pendahulunya," ujar pria berusia 31 tahun itu.

Semangat yang sama juga ditunjukkan Andina Paramitha. Meskipun prihatin dan sedih dengan korupsi yang ada di Malang Raya, Andina menilai bahwa yang perlu diubah adalah sistem pemerintahannya. ”Kalau nggak diubah pengaruh ke pemerintahan ke depan,” ucapnya.

Mahasiswi Sistem Infomasi Management Universitas Merdeka Malang itu menilai, dia juga masih percaya dengan partai politik yang mengusung kepala daerah. “Saya kira tidak ada satu partai yang mengajarkan korupsi pada kader-kadernya,” ucapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Belinda. Dia merasa miris dengan nasib Malang Raya. Sebenarnya Malang sudah sangat punya nama. Pembangunannya juga bagus. Gara-gara korupsi semuanya jadi berantakan.

Belinda mengatakan, meskipun tiga kepala daerah jadi tersangka, dia yakin masih banyak orang yang amanah. ”Kita nggak boleh pesimis. Kita masih bisa tetap memajukan Malang,” tutur perempuan berusia 35 tahun itu.

Sementara itu, warga Malang lainnya, Oneng, menilai, korupsi hanya bersifat sesenangan untuk diri sendiri, namun kerugian yang didapatkan akan berefek kepada stabilitas negara dan kepentingan umum. " Di Indonesia sendiri, kasus korupsi bukan merupakan hal baru karena memang sangat sering terjadi,” katanya.

Meskipun begitu, dengan tertangkapnya para pimpinan Malang Raya karena korupsi, membuat dirinya wajib percaya dan mendukung kinerja pemerintahan daerah. Bukan hanya sebagai pengingat,  seyogyanya pelayan masyarakat wajib memberi teladan, amanah dan melayani sesuai sumpah jabatan. "Sebagai warga yang baik kita terus mendukung, untuk melancarkan jalannya pemerintahan ini dan mengawasi program pemerintah terdahulu," tuturnya.

 

 

Editor           : Dida Tenola
Reporter      : (fis/tik/JPC)

Alur Cerita Berita

KPK Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Rendra Kresna 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Kasus Bupati Malang, KPK Panggil Sembilan Saksi 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
KPK Sasar Kantor DPUSDA Kabupaten Malang 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Dua Hari, KPK Geledah 11 OPD di Malang 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Dibidik KPK, Bupati Malang Tunjuk 3 Pengacara 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
KPK Geledah Kantor DTPHP Kabupaten Malang 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Bupati Malang Dinilai Ksatria 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Geledah Kantor BPKAD, Tim KPK Keluar Bawa Koper 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
KPK Geledah Kantor Dispendik Kabupaten Malang 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Bupati Malang Mengaku Jadi Tersangka 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
KPK Geledah Pendopo Kabupaten Malang 14 Oktober 2018, 14:04:27 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up