JawaPos Radar

Ratusan Sopir Angkot Duduki Kantor UPTD Dishub Jatim

Pertanyakan Beroperasinya Transportasi Online

14/03/2018, 22:30 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Demo Sopir Angkot
AKSI DAMAI: Ratusan sopir angkutan umum se-Malang Raya saat menggelar aksi damai di Kantor UPTD Dishub Jatim Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Ratusan sopir angkutan umum se-Malang Raya melakukan aksi demo di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim di Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (14/3).

Dalam aksinya, mereka memarkirkan kendaraannya berjejer memenuhi halaman kantor. Masing-masing sopir pun terlihat naik di atas kendaraan mereka. Bahkan, ada juga yang membawa bendera serta meneriakkan tuntutan mereka. Para sopir angkot tersebut sedang melakukan aksi damai yang menuntut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub itu pun sudah efektif berlaku mulai tanggal 1 November 2017 lalu.

Aksi damai itu pun dipicu masih adanya transportasi online yang masih beroperasi. Koordinator aksi sopir angkutan umum, yang juga ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang, Agus Mulyono mengatakan, pihaknya menuntut kepada pemerintah agar Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 ditegakan atau dikembalikan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demo Sopir Angkot
Para sopir angkot berkerumun memprotes mlempemnya Permenhub 108 (Istimewa)

"Kami (para sopir) meminta kepada pemerintah pusat agar menegakkan aturan yang sudah dibuat," seru Agus, Rabu (14/3). Menurutnya, Permenhub tersebut tidak diindahkan oleh para penyedia aplikasi transportasi online

Dia mengungkapkan, jumlah atau kuota yang seharusnya beroperasi yakni 500 unit kendaraan. Namun kenyataan di lapangan, jumlah taksi online yang ada di wilayah Malang Raya ini sudah mencapai 1.000 unit mobil. "Dengan jumlah taksi online itu, maka hal ini telah membunuh secara pelan-pelan para sopir angkutan umum konvensional," tegasnya.

Agus menyampaikan, dengan banyaknya taksi online di Malang ini, seharusnya ada batasan jumlah taksi online agar tidak mematikan sandang pangan para sopir angkutan umum yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah sebagai sopir.

Sementara itu, Kepala UPTD Malang Dishub Jatim Lely Ariani menilai aksi demo ini merupakan hal yang lumrah. "Ini kan negara demokratis. Jadi wajar saja ada yang menyampaikan aspirasi," katanya usai melakukan audiensi bersama sejumlah perwakilan sopir angkot.

Menanggapi aksi demo ini, Lely mengaku akan meneruskan aspirasi para sopir angkot kepada Kemenhub dan Kemkominfo. "Akan kami tampung dulu dan akan teruskan ke Dishub Jatim lalu ke Gubernur untuk sampai tingkat Kementerian," jelasnya.

Lely menjelaskan, permasalahan angkutan ini merupakan ranah Kemenhub, sedangkan soal aplikasi merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).  "Apabila ada pelanggaran pada aplikasi maka itu wewenang Kemkominfo. Sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut antara Kemkominfo dan Kemenhub untuk memberikan jalan tengah antara angkutan online dan angkutan konvensional," paparnya.

Sementara itu, Lely mengungkapkan, Kepala Dishub Jatim sebelumnya telah melakukan rapat dengan Kemenhub. Hasilnya dalam waktu dekat akan dilanjutkan penindakan penerapan Permenhub 108 tahun 2017. "Diisyaratkan bulan April. Saat ini yang ditangguhkan itu penindakannya, bukan peraturannya," ujarnya.

Dishub Jatim mengaku telah melakukan penindakan sebelumnya yakni lewat operasi simpatik. Namun setelah ada penangguhan dari Kemenhub sehingga tidak dilakukan penindakan hukum dulu. "Dari penindakan itu, armada yang terjaring akan kami arahkan untuk segera mengurus izin," tutupnya.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up