JawaPos Radar | Iklan Jitu

Lawan LGBT dan Wajibkan Siswi Berjilbab Tidak Melanggar HAM

14 Februari 2019, 18:23:55 WIB
Lawan LGBT dan Wajibkan Siswi Berjilbab Tidak Melanggar HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memerangi perilaku seks menyimpang LGBT, maupun penerapan wajib jilbab terhadap siswi muslim perempuan dinilai tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini dipaparkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai berdiskusi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, di Padang, Kamis (14/2). Menurutnya, masyarakat Sumbar memiliki adat yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

"Ini sudah ada sejak dulu. Kalau masyarakat dan pemerintah di sini (Sumbar) membuat aturan melarang perilaku LGBT karena tidak sesuai dengan norma adat, bukan hal yang salah atau melanggar HAM," katanya.

Ahmad Taufan menjelaskan, sebuah kebijakan dapat dikatakan melanggar HAM, jika dalam pelaksanaannya melakukan kekerasan, persekusi, dan diskriminasi. Dengan kata lain, tidak ada salahnya melarang perilaku. Namun, jangan menghambat hak dasar seseorang. Seperti mendapatkan pendidikan atau pun kesehatan.

"Hak asasi itu tidak absolute. Ketika seseorang melakukan haknya, tapi mengganggu hak orang lain, bisa juga dituntut. Demonstrasi adalah hak, tapi kalau demo sampai merusak properti, berarti bisa dituntut pidana," katanya.

Begitu soal penerapan penggunaan jilbab bagi siswi muslim di Sumbar, bukanlah pelanggaran. Sebab, hal ini merupakan edukasi, menata ketahanan individu masyarakat agar tetap dalam norma yang diyakini warga Minangkabau.

"Katakanlah saya mengedukasi anak saya supaya beragama, dimana salahnya. Berbeda kalau saya pukul anak saya karena anak saya tidak pakai jilbab, itu yang melanggar," bebernya.

Ahmad Taufan mengakui, banyak aktivis di luar Sumbar yang memaparkan pandangan bahwa yang dilakukan Pemprov Sumbar negatif. Hal itu terjadi karena orang dari luar Sumbar belum memahami perspektif HAM dari Minangkabau yang sesuai dengan norma dan adatnya.

"Akhirnya yang terjadi adalah monopoli perspektif saja. Apalagi kalau perspektif HAM internasional dipaksakan untuk diberlakukan juga di Sumbar, itu tidak mungkin. Daerah di Indonesia ini punya keberagaman. Biarkan perspektif itu berbeda-beda, yang peting kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi," harapnya.

Menurut Ahmad Taufan, dengan kondisi saat ini, tokoh-tokoh Sumbar harus ikut menyampaikan pendapat dan perspektif HAM yang sesuai dengan norma adat juga, supaya Sumbar tidak ditekan oleh satu perspektif dari luar saja. 

Editor           : Yusuf Asyari
Reporter      : Riki Chandra

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up