JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPK Desak Pemerintah Merevisi UU Pemberantasan Korupsi

14 Februari 2019, 17:47:24 WIB
KPK Desak Pemerintah Merevisi UU Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Agus Rahardjo. (Fisca Tanjung/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Selain untuk memberantas korupsi, revisi UU ini diharapkan bisa mengubah tingkah laku bangsa dari awal.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, berbicara masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka tidak hanya terkait dengan regulasi. Tetapi juga perubahan banyak sistem. Termasuk terkait dengan tingkah laku dan komitmen politik dari semua pihak.

"Kami dari satu sisi menekankan ingin UU anti korupsi kalau bisa direvisi untuk menampung saran dari PBB," ujarnya saat mengisi materi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (14/2).

Agus mengungkapkan, UU Tipikor milik Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003. Namun hal itu belum diimplementasikan dalam UU Tipikor.

"Terutama GAP-nya(jarak) itu kan, seperti memperkaya diri sendiri dengan secara tidak sah. Itu belum ditampung dalam UU Tipikor. Harapan kami itu segera bisa ditampung," ungkapnya.

Agus menilai, jika UU Tipikor tersebut direvisi, maka bisa mengubah tingkah laku bangsa sejak awal. "Jadi sistem pendidikannya juga akan berubah, menerapkan hal-hal yang menghindari conflict of interest. Itu harapan kami," jelasnya.

KPK sendiri telah mengusulkan revisi UU Tipikor ini kepada pemerintah. Oleh karena itu, Agus berharap pemerintah memiliki komitmen serius terkait revisi ini.

"Kami sudah mengusulkan. Tapi sekali lagi (minta) komitmen pemerintah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbentuk atau sudah terpilih pemimpin (presiden) baru ya. Tapi syukur-syukur pemerintah yang sekarang sedang berjalan mau menjadikan, syukur-syukur. Karena kan salah satu contohnya UU Anti Teroris satu bulan selesai. Syukur-syukur mau," tutupnya.

Editor           : Dida Tenola
Reporter      : Fiska Tanjung

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up